Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa akan fokus melakukan beberapa program, salah satunya yakni sinkronisasi dan koordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab, dengan berbagai program dan bantuan pemerintah baik desa, Kabupaten melalui beberapa OPD, dan pusat, semustinya jumlah DTKS dari tahun ke tahun berkurang.
“Saya kembali saat pansel kemarin salah satunya, bahwa data itu masih dianggap bermasalah. Bahwa DTKS, (data) ini belum terurai. Terlantar, apakah lansia terlantar, disabilitas terlantar, ataupun penyandang tuna sosial terlantar. Artinya, kalau kita bicara kemiskinan disitu banyak macamnya. Ada karena ekonomi, ada karena tempat tinggal, karena pendidikan ada juga kemiskinan karena prilaku. Ini yang belum terurai. Selama ini hanya data terpadu saja,” kata Abu Bakar, kepala Disos di ruang kerjanya, Senin (17/01).
Ia menyebutkan, seperti Kabupaten Sumbawa, banyak bantuan dan program melalu OPD, seperti BPBD, PRKP termasuk Dinas Sosial. Selain itu, masing-masing desa diwajibkan melakukan bedah rumah minimal 6 rumah setiap tahun.
“Banyak sekali program. Kan ini yang kita belum koordinasi lintas sektor ini. Ada program di BPBD, PRKP, dan itu setiap tahun. Dikita ada program KAT, ada seribu lebih KK yang tertangani. Setiap desa wajib ada 6 rumah setiap tahun harus direhab dari APBDes. Kita punya 157 desa, kali 6 (rumah) setiap tahun. Itu belum yang dari opd, belum provinsi, belum pusat. rtinya yang tersentuh program-program itu, seharusnya data (DTKS) ini menjadi kurang. Tapi ini data riel kita setiap tahun menjadi bertambah,” jelasnya.
Dikatakan, akan mencoba untuk melakukan sinkronisasi dan berkoordinasi dengan dinas/opd terkait yang bersentuhan dengan program dengan sasaran PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). “Apakah data-data (hasil program) itu, sudah tidak terhubung ke DTKS, ini yang akan kita cari tahu. Tapi kalau dilihat dari sisi jumlah, kan seharusnya berkurang (angka miskin) dengan program-program itu,” ucapnya.
Ia menegaskan, dengan kecenderungan semakin bertambahnya DTKS setiap tahun, akan berkesan seolah-olah pemerintah tidak bekerja. Padahal, program dan bantuan selalu disalurkan setiap tahun melalui berbagai saluran dan tingkatan.
“Harusnya berbanding lurus antara banyaknya program pemerintah dengan penurunan angka kemiskinan. Ini seperti berbanding terbalik. Artinya ini ada yang salah. Ini yang akan menjadi konsen. Karena PMKS ini menjadi tanggungjawab dinas sosial,” tuturnya.
Selain itu, juga akan dioptimalkan perpanjangan tangan atau relawan Dinas Sosial di tingkat bawah, seperti TKSK, Koordinator PKH termasuk karang taruna. Termasuk akan mendorong terbentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di seluruh desa di Kabupaten Sumbawa.
“Di desa itu harusnya ada Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial). Dan orang-orang yang masuk dalam kategori miskin ini, ketika dia berurusan dengan pemerintah tidak perlu datang jauh-jauh kesini. Cukup di desa. Ada relawan-relawan yang menghubungkan dia dengan pemerintah. Misalnya butuh KTP, orang masuk data miskin tidak perlu datang ke Disdukcapil. begitu juga dengan KIS (Dikes), dengan KIP (Dikbud),” jelas Abu Bakar.
Selain itu, relawan-relawan tersebut juga dapat berperan sebagai supervisor DTKS termasuk untuk tingkat kecamatan. “Misalnya kalau ada musyawarah di desa, di kecamatan kita bisa cek sinkron tidak datanya. Ini yang akan coba kita retas, agar relawan-relawan memiliki aktivitas,” ucapnya. (Using)
