Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Beban penganggaran dan pembiayaan APBD 2022, lebih berat dibandingkan dengan beban pada 2021. Sehingga belanja daerah akan difokuskan pada hal-hal yang sangat prioritas, atau program-program berdampak luas dan mengurangi program lainnya termasuk pembangunan fisik.
“Di tahun 2022, kalau dari sisi berat beban, ya lebih berat dibandingkan dengan APBD 2021. Karena permasalahan sedikit lebih kompleks, namun dari segi penganggaran, sumber penerimaan kita agak berkurang,” kata H.Junaidi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Kabupaten Sumbawa, di ruang kerjanya Rabu (05/01).
Ia menjelaskan, khususnya pada Dana Alokasi Umum (DAU), telah terjadi pengurangan sekitar Rp 24 milliar dari tahun sebelumnya. Dan dibebani pembiayaan gaji penerimaan CPNS 2021 dan tenaga P3K.
“Karena DAU kita berkurang sekitar Rp 24 miliar dari rencana DAU tahun kemarin. Ada juga penerimaan lain yang berkurang. Disatu sisi, ada beban penganggaran yang sebelumnya tidak terencana di DAU kita itu, berkaitan dengan beban pembiaayaan gaji penerimaan CPNS 2021 dan P3K. Ada sekitar Rp 105 miliar. Inilah termasuk beban pembiayaan yang mau tidak mau harus dipikul kembali dengan rencana DAU kita,” jelasnya.
Sehingga, akan terjadi pengurangan pada berbagai program dan fisik. Dan mengalokasikan belanja daerah pada program-program bersifat prioritas, seperti mendorong pemulihan ekonomi, penanganan covid dan dampak covid-19, serta bantuan sosial.
“Pemda mengalokasikan belanja itu, untuk yang betul-betul prioritas, pada program dan kegiatan yang memiliki dampak luas. Untuk mendorongong ekonomi, covid dan dampak covid, kemudian Bansos. Karena memang arah pembangunan sesuai kebijakan pemerintah pusat memang diarahkan kesitu,” tuturnya.
Maka Pemda Sumbawa berupaya untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama dengan adanya Food Estate dan Shrimp Estate. Dan berupaya untuk mendatangkan investor, agar ekonomi masyarakat tetap menggeliat.
“Kita berupaya untuk mendatangkan investor. Untuk bisa menutupi, intervensi dari belanja APBD kita. kita juga mendorong terjadi kemitraan antara sesama UMKM, kemudian OPD agar bisa terintegrasi program kegiatannya dengan UMKM, antara dunia usaha dan masayrakat,” tuturnya. (Using)
