Sumbawanews.com,- Pemerintah Nepal resmi menghentikan operasi pencarian korban banjir bandang yang melanda pada 26 Agustus 2026, dengan 1.455 orang tewas dan 5.285 lainnya masih dinyatakan hilang. Keputusan ini diumumkan pada 5 Oktober 2026, memicu reaksi beragam dari keluarga korban—sebagian menerima kenyataan, sementara yang lain menolak dengan tegas. Pemerintah kini beralih fokus pada rehabilitasi infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, dengan estimasi biaya pemulihan mencapai US$ 4,77 miliar. Sebanyak 33.000 orang terdampak dan sekitar 7.500 rumah hancur akibat bencana tersebut.
Beberapa keluarga, seperti Usha Khatri, yang mencari suaminya selama berhari-hari di sepanjang sungai yang menjadi jalur banjir, mengecam keputusan itu. “Saya sangat marah karena pemerintah menyerah ketika ribuan orang masih hilang,” katanya. Ia terus memeriksa foto-foto jenazah yang dikubur sementara di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan, berharap menemukan bukti keberadaan suaminya. Namun, sejumlah keluarga lain, seperti Nirajan Poudel yang kehilangan lima anggota keluarga, telah menerima kenyataan dan berharap bisa mendapatkan surat kematian resmi untuk mengurus kompensasi, asuransi, dan hak waris.
Pemerintah belum menerbitkan surat kematian karena aturan hukum yang berlaku belum diubah, dan proses identifikasi korban belum dimulai. Pengacara Hardik Subedi menegaskan bahwa kendala utama bersifat praktis—belum ada sistem yang siap untuk memastikan jumlah pasti orang yang terseret banjir. Sementara itu, sebagian keluarga telah menggelar pemakaman simbolis sesuai tradisi Hindu, demi mendapatkan ketenangan spiritual meski tanpa jenazah.
