Jakarta, sumbawanews.com – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH melakukan pertemuan bersama menteri Sosial Dr. (H.C.) Ir. TRI Tri Rismaharini MT Kamis (10/8/2023) di Kantor Kementerian Sosial RI di Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri pula jajaran Direktur Direktorat Jenderal Kementerian Sosial RI, Bupati Manggarai dan Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa.
“TPPO sudah terjadi sebelum moratorium dilakukan sehingga langkah -langkah penguatan di masyarakat kita, perlu dilakukan sehingga mereka tidak tertarik menempuh jalur unprosedural dengan iming – iming mendapatkan pekerjaan dan penghasilan besar di luar negeri,” Ucap Rafiq dalam rapat.
Baca Juga: Kenalkan Budaya di Turki, Ketua DPRD Sumbawa Apresiasi Duta Sumbawa
Kemudian, Faktor kemiskinan ekonomi, desakan ekonomi, terjerat hutang bisa menjadi faktor pendorong untuk bekerja di luar negeri ditengah ketidak tersediaan kesempatan bekerja di dalam negeri. Sementara di Kabupaten Sumbawa memiliki banyak potensi yang dapat diolah dan dikembangkan seperti pertanian, peternakan, perikanan, sektor industri Rumah Tangga, pertambangan, pelayanan Jasa dan sebagainya.
Menteri Sosial RI Ir. Tri Rismaharini dalam memberikan pandangan dan arahannya mengatakan, keinginan bekerja keluar negeri adalah sebuah hasil dari melihat teman. Dan kepercayaan yang muncul dari dalam diri bahwa bekerja diluar bisa berpenghasilan tinggi.
Bagi mereka yang berhasil biasanya mengikuti secara prosedural. Namun yang menjadi pemikiran adalah TPPO tidak semakin banyak dan mereka percaya bahwa bekerja didalam negeri juga bisa berhasil salah satunya adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk memberdayakan perekonomiannya.
“Tugas kita sebagai pejabat Daerah untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemberdayaan ini, hal ini tidak bisa dengan teori atau kata- kata saja, tapi dengan kerja nyata, memeras keringat, sehingga mereka percaya bahwa kita bisa berhasil” Ucapnya.
Potensi alam setempat, karya atau kreativitas bisa dikembangkan menjadi sumber penghasilan yang cukup bahkan berlebih manakala ada kemauan kuat pemerintah dan seluruh pihak mengelolanya dengan baik dan lambat laun mereka merasa lebih baik dan nyaman bekerja di dalam negeri sebab bekerja di luar negeri penuh dengan resiko.
“Ayo kita bantu, kita ubah daerah kita menjadi daerah yang memiliki banyak peluang dan kesempatan berpenghasilan sehingga mereka tak lagi tertarik untuk bekerja diluar negeri melalui jalur yang tidak prosedural sehingga TPPO itu bisa diminimalisir” Urainya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial memencontohkan konsep pemberdayaan yang berhasil dilakukan ketika menjabat sebagai walikota Surabaya sehingga pemikiran untuk bekerja diluar negeri itu berkurang. “Potensi apa yang bisa kita bantu untuk survive itu kita bantu, misalnya pemasaran, Packing, produk lain yang diproduksi dan seterusnya, sehingga masyarakat bisa hidup dengan usaha tersebut,” katanya. (Ruf)
