Mataram, sumbawanews.com – Untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa, Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan Lingkup Provinsi NTB di Graha Bakti Praja Mataram, Kamis (10/8). Turut mendampingi Bupati Sumbawa, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI, Dr. Jan S Maringka, SH., MH, CGCAE. Turut hadir Sekda Provinsi NTB, Forkopimda NTB, Irjen Kemendes PDTT, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Plt. Inspektur I, Bupati/Walikota se-Provinsi NTB, Kadis Pertanian ProvProvinsi NTB, Kadis Pertanian Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB dan stakeholder lainnya.
Baca Juga: Bupati Sumbawa Terima Kepulangan 201 Jamaah Haji
Dalam sambutannya, Irjen Kementan RI, Dr. Jan S Maringka menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya mengatasi masalah alih fungsi lahan. Antara lain dengan menerbitkan UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kemudian Diharapkan, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti amanat UU ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengendalian alih fungsi lahan. Menurutnya, di ProvProvinsi NTB ini baru 2 (dua) Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Perda. Dan Kabupaten/Kota lain diharapkan segera menerbitkan Perda, karena Kementerian Pertanian telah menyiapkan insentif senilai 500 juta rupiah bagi daerah-daerah yang berkomitmen dan konsisten melakukan berbagai upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
Hal ini lanjutnya, sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan dan perlindungan terhadap lahan pertanian. serta ketersediaan pangan yang berkelanjutan di masa mendatang.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi panel yang membahas lebih lanjut terkait pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Provinsi NTB. Beberapa Narasumber yang menyampaikan paparan antara lain Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Irjen Kemendes PDTT, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Kajati NTB, Kapolda NTB dan Kepala Perwakilan BPKP NTB. (Using)
