MATARAM, Sumbawanews.com.- Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyebut angka kemiskinan NTB bulan September tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,28 persen. Ada kenaikan persentasi penduduk miskin sebesar 0,14 persen poin.
Artinya, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2022 sebesar 744,69 ribu orang atau naik 12,76 ribu orang terhadap Maret 2022 dan naik 9,39 ribu orang terhadap September 2021. “Apakah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sangat mempengaruhi (kemiskinan NTB, red), sangat. BBM menyumbang angka kemiskinan NTB sebesar 5,24 persen pada komoditi non makanan penyusun garis kemiskinan,” ungkap Statistisi Ahli Madya BPS NTB Arrief Chandra Setiawan, Senin (16/1) lalu seperti dilansir Lombokpost.
Ia menjelaskan, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM pada Pertalite, Pertamax dan Solar pada awal bulan September 2022. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.
“Di mana saat itu Pertalite naik 30,72 persen, Pertamax naik 16 persen dan Solar naik 32,04 persen,” tambahnya.
Atas kenaikan harga BBM ini, lanjut Arief, berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk mengendalikan angka inflasi dimana inflasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perhitungan kemiskinan.
“Faktor yang mempengaruhi (perhitungan kemiskinan, red) lainnya ada distribusi pengeluaran dan jumlah penduduk, kelompok penduduk referensi, pola konsumsi dan paket komoditi, program bantuan kemiskinan, jumlah kalori komoditi makanan, hingga harga kalori komoditi makanan,” terangnya.
Sedangkan kebijakan yang dilakukan pemerintah saat itu antara lain, kata Arrief, subsidi atas kenaikan tarif transportasi umum, subsidi transportasi pada komoditas makanan (telur, bawang merah, bawang putih dan lainnya. Kemudian, bantuan langsung tunai BBM, bansos, bantuan pembelian bahan baku untuk UMKM, hingga bantuan subsidi upah.
Menurutnya, dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut seharusnya tidak mempengaruhi angka kemiskinan NTB. Tetapi, persentasi kenaikan harga BBM yang cukup tinggi mendorong naiknya angka kemiskinan sebesar 0,14 persen poin. “Hanya dari transportasi saja yang andilnya hingga 7,48 persen,” imbuhnya.
Namun perlu jadi catatan, sambung Arief, tanpa adanya kebijakan-kebijakan ini angka kemiskinan baik nasional bahkan daerah bisa melambung lebih tinggi. Artinya kebijakan tersebut masih efektif untuk mengendalikan kemiskinan.
Dari data penyaluran bansos PKH dan Sembako, katanya, realisasi masing-masing untuk triwulan ketiga mencapai 283.281 KPM atau 97,7 persen dan 470.896 KPM atau 98,8 persen. Sedangkan penyaluran BLT BBM tahap 1 per 30 September 2022 realisasinya 554.001 KPM atau 101,8 persen.
“Kalau ini tidak ada, justru angka kemiskinan semakin tinggi lagi,” tandas Arief. (sn01)
 NTB menyebut angka kemiskinan NTB bulan September tahun 2022 mengalami kenaikan){kind=link}