MATARAM, – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi NTB menggelar rapat DPD yang diperluas dengan dihadiri jajaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 10 kabupaten/kota di NTB di kantor DPD PDI Perjuangan setempat, Senin 20 Mei 2024.
Rapat yang dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat tesebut membahas persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024 mendatang dan perhelatan Pilkada Serentak NTB 2024.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Ruslan Turmudzi, menegaskan bahwa pihaknya siap tegak lurus pada apapun keputusan rakernas kelima tesebut.
“DPD PDI Perjuangan NTB dan 10 DPC PDI Perjuangan kabupaten/kota, siap tegak lurus dan siap melaksanakan apapun keputusan DPP dalam rakernas tersebut,” tegas Ruslan.
Didampingi Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB Dr Hakam Ali Niazi dan para Ketua DPC se-NTB. Ruslan mengaku bahwa semua Ketua DPC di 10 kabupaten/kota di NTB, sudah melaporkan kondisi perpolitikan dan pendaftaran yang sudah dilakukan untuk para calon kepala daerah di masing-masing wilayahnya.
Di mana, untuk Pilkada Gubernur 2024, pihaknya sudah final akan mengusung pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah dan Dr HW Musyaifirin ke DPP.
Menurut Anggota DPRD NTB ini, keputusan mengusung duet Sitti Rohmi Djalilah dan HW Musyaifirin, dipicu telah adanya butir kesepakatan antara kedua figur tersebut untuk bersama dalam Pilgub NTB 2024.
Selanjutnya, duet tesebut melakukan survei untuk melihat trend dan arah kecenderungan para pemilih di Provinsi NTB dalam Pilgub kali ini.
“Sesuai informasi Pak Musyaifirin yang langsung berkomunikasi dengan Ibu Rohmi, bahwa untuk posisi syarat dukungan parpol, yakni sebanyak 13 kursi akan dilengkapi untuk mengisi syarat pengusungan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur,” kata Ruslan.
Ia mengaku bahwa dengan komposisi koalisi PDI Perjuangan dan Perindo sesuai hasil Pemilu 2024, tentunya kedua parpol baru mengumpulkan sebanyak tujuh kursi.
Sebab, PDI Perjuangan meraup empat kursi dan Perindo sebanyak tiga kursi. Sehingga, masih kurang syarat parpol yakni, enam kursi. Karena itu, pemenuhan kekurangan syarat minimal terus dilakukan komunikasi.
“Dan sejauh ini, kekurangan kursi tengah dilakukan komunikasi dengan parpol lainnya. Yakni, PPP, Hanura hingga PKB. Intinya, tiket Pilgub 2024, Insya Allah aman untuk dilakukan pemenuhan,” tegas Ruslan.
Terkait deklarasi pasangan Sitti Rohmi Djalilah dan HW Musyaifirin. Menurut Ruslan, hal itu menunggu keputusan dari DPP masing-masing partai.
“Untuk PDI Perjuangan kan akan kita sampaikan di Forum Rakernas. Sedangkan, Perindo kita belum tahu. Intinya deklarasi akan menunggu keputusan masing-masing DPP,” ucap dia.
Dalam kesempatan itu. Ruslan juga menginformasikan bahwa sejumlah daerah yang sudah selesai melakukan pendaftaran bakal calon kepala daerah sudah mengerucutkan dukungan mereka.
Namun ada beberapa daerah yang juga belum memfinalkan arah dukungan bakal calon bupati dan bakal calon wakil wali kota mereka, lantaran dinamika politik di wilayah tersebut masih terjadi sangat dinamis, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk bisa mengambil keputusan terbaik.
Terkait beberapa daerah yang sudah difinalkan mengikuti arah dukungan DPD PDI Perjuangan NTB di Pilgub NTB 2024, yakni Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah diputuskan untuk dimintai persetujuan ke DPP, yakni pasangan Amar Nurmansyah dan Hanipah W Musyafirin sebagai calon bupati dan wakil bupati KSB.
Selanjutnya di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), yakni Ruslan Turmudzi dan Masrun.
“Untuk wilayah lainnya masih berdinamika dan diputuskan untuk nantinya dibacakan juga di forum Rakernas terkait kondisi perpolitikan di daerah itu,” kata Ruslan.
*Pilkada Sumbawa*
Menyinggung soal Pilkada Sumbawa. Di mana rencana Bupati Petahana Kabupaten Sumbawa H. Muhammad Abdullah atau dikenal Haji Mo yang menggandeng Ketua DPRD setempat Abdul Rofiq dalam Pilkada Sumbawa 2024, yang kandas, lantaran terbentur peraturan partai Nomor 4 tahun 2019, yakni pada pasal 66, bahwa pimpinan DPRD di semua tingkatan, tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Dijelaskan Ruslan, dalam rapat DPD yang diperluas dengan dihadiri jajaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 10 kabupaten/kota di NTB, telah ada sebuah keputusan resmi DPD.
Menurut Ruslan, bahwa DPD PDI Perjuangan NTB juga memiliki tinjauan kewilayahan yang didasarkan pada aspek pertimbangan pemetaan dan teritorial wilayah.
Hasilnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Arpusda) Kabupaten Sumbawa, Sahril, M.Pd akan diusung sebagai bakal calon bupati Sumbawa di Pilkada setempat 2024.
Sedangkan, bakal calon wakil bupati Sumbawa diserahkan sepenuhnya pada Sahril untuk melakukan penjajakan pada siapa figur yang dikehendakinya. Termasuk juga parpol pengusungnya.
“Setelah kami melakukan pemetaan, ternyata Pak Sahril ini dikenal luas publik Sumbawa di akar rumput. Apalagi, dia (Sahril) juga sempat menjadi Kepala Dinas Pendidikan, sehingga kami bersepakat mengusung Pak Sahril di Pilkada Sumbawa menggantikan Pak Rofiq yang oleh DPP diminta fokus untuk menjadi pimpinan DPRD Sumbawa,” jelas Ruslan.
Senada Ruslan. Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB Dr Hakam Ali Niazi menambahkan bahwa pengusungan Sahril juga didasarkan pada pencermatan lapangan sebagai skenario kedua yang dilakukan DPD PDI Perjuangan NTB.
“Intinya, karena kami berpengalaman dan sempat menjadi pemenang Pilkada Sumbawa, maka kami tahu dan memahami keinginan masyarakat Sumbawa, sehingga skenario juga sudah kita siapkan. Salah satunya, mengusulkan Pak Sahril di Pilkada Sumbawa sebagai Calon Bupati,” ungkap Hakam.
Ia memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan komunikasi politik dengan parpol lainnya dalam rangka menyongsong Pilkada Serentak 2024. Tergetnya, sebelum Agustus 2024, koalisi sudah rampung untuk para bakal calon kepala daerah bisa didaftarkan bersama ke KPU kabupaten/kota.
“Yang pasti PDI Perjuangan terbuka dengan siapapun untuk berkoalisi di Pilkada 2024. Ini karena PDI Perjuangan siap menghadirkan pemimpin yang pro pada rakyat miskin. Selanjutnya, calon kepala daerah itu, memiliki visi memajukan daerahnya,” papar Hakam Ali Niazi.
Terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumbawa Abdul Rofiq mengaku bahwa pihaknya siap melaksanakan hasil keputusan rapat DPD yang diperluas dengan dihadiri jajaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 10 kabupaten/kota di NTB tersebut.
“Insya Allah, sebagai kader partai saya siap tegak lurus mengamankan keputusan DPD. Selanjutnya memenangkan calon bupati dan wakil bupati Sumbawa yang sudah diputuskan berdasarkan pemetaan dan analisis kewilayahan yang mendalam oleh DPD partai,” tandasnya.
