Jakarta, Sumbawanews.com.- Rencana Wisuda Periode III Tahun 2023 Univeritas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023 besok justru menjadi keresahan bagi sebagian wisudawan, pasalnya status Ijazah yang ditandatangani oleh Perpanjangan Rektor Jamal saat ini dinilai Illegal.
Yohanes Kamengyeti, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022 berasal dari Nusa Tenggara Timur jika saja dirinya menjadi bagian dari wisudawan tersebut maka akan ragu untuk menghadirinya.
Baca juga: Terkait Keabsahan Ijazah Mahasiswa UNS, Muslim Arbi: Status Rektor Harus Sah Dulu
“Tidak bisa, saya tidak bisa bahkan ragu-ragu untuk menghadirinya,” jelasnya dalam pesan yang diterima Sumbawanews.com, Jumat (26/5/2023).
Diungkapkan, ketidakpastian dan ketidakansahan status Rektor UNS saat menyebabkan kerugian dipihak mahasiswa, “tentu saja hal ini merugikan mahasiswa dari adanya ketidakpastian dan tidak sahnya rektor yang saat ini menjabat melalui proses-proses yang tidak legal,” jelasnya.
baca juga: DPR RI Akan Panggil Mendikbudristek Buntut Gagalnya Pelantikan Rektor UNS
Yohanes menilai peraturan Menteri yang dijadikan dasar untuk memperpanjang Jabatan Rektor sebelumnya dinilai bertendatangan dengan peraturan Pemerintah, “terutama Peraturan Menteri yang ada, nyata-nyatanya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) sehingga akan menimbulkan ketidakpastian yang membuat Ijazah yang telah diterbitkan oleh kampus dan ditandatangani oleh rektor patut dipertanyakan mengenai legalisasinya,” terangnya.
Yohanes melihat permasalahan justru akan timbul kemudian hari dan akan merugikan wisudawan, “tentu saja hal ini akan merugikan wisudawan yang akan mencari pekerjaan terutama di Instansi Pemerintahan,” tutupnya.
Baca juga: Ijazah Mahasiswa UNS yang Ditandatangani Perpanjangan Rektor Jamal Tidak Sah, DPR Akan Bentuk Tim Investigasi
Sebelumnya polemik terkait keabsahan ijazah mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Perpanjangan Rektor Jamal yang dinilai tidak sah juga, mendapat tanggapan dari Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu.
Menurutnya, keabsahan posisi Rektor UNS terlebih dulu yang harus dilihat, “kasus UNS soal ijazah ini harus di selesaikan dari sisi keabsahan posisi rektor nya dulu. Lah kalau rektor nya dari sisi legalitas tidak sah. Gimana dia mau keluarkan ijazah untuk mahasiswanya,” ujar Muslim kepada Sumbawanews.com, Jumat (26/5/2023).
Baca juga: MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Muslim Arbi: Pimpinan MK Berada di Pusaran KKN Istana
Menurutnya persoalan utama berada di Mendikbukdikti Nadiem Makariem yang terlalu mengintervensi proses pemilihan Rektor di UNS.
“Jadi yang soal itu Mendikbukdikti nya Nadiem Makariem. Masa Menteri nya saja tidak paham,” ungkap Muslim.
Muslim mempertanyakan kepentingan dan kuatnya intervensi sehingga Jabatan Rektor UNS saat ini tidak sah, “masa perpanjangan rektor UNS yang tidak sah? Dari sisi hukum dan adminitrasi kampus UNS bisa gitu? ko bisa terjadi? Apakah ada unsur kesengajaan?,” tanyanya.
baca juga: Dikabarkan Terlibat Asmara dengan Presenter Cantik, Inilah Kontraversi Firli Bahuri Selama Pimpin KPK
Dijelaskan, akibat ketidakabshan jabatan Rektor UNS saat ini, mahasiswa menjadi korban, “Akibatnya Kampus dan mahasiswanya yang korban,” pungkasnya.
Sebelumnya Sumbawanews.com memberitakan dampak Perpanjangan masa jabatan Prof Jamal Wiwoho sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim secara sepihak berujung pada tidak sahnya Ijazah bagi mahasiswa yang diwisuda setelah berakhir jabatan rektor 11 April 2023 lalu.
baca juga: Dugaan Ketua KPK Selingkuhi Presenter Cantik yang Pernah Dekat dengan Rocky Gerung, Novel Baswedan: Prestasi Firli Membanggakan
Demikian diungkapkan oleh anggota Komisi X DPR RI M Haerul Amri dalam acara HotRoom MetroTV, Rabu (17/5/2023) malam.
Penegasan anggota DPR RI dari Partai NasDem menjawab pertanyaan Host acara Hotman Paris, “berarti semua surat-surat yang ditandatangani oleh Rektor yang plt juga tidak sah?” tanya Hotman.
Menurut Haerul itu merupakan imbas dari tidak sahnya pelantikan perpanjangan Rektor, “tidak sah, itu kan buntut dari ketidaksahan itu akhirnya,” tegasnya.
Baca juga: Ketua KPK Firli Dikabarkan Miliki Hubungan Spesial dengan Wanita S, Dituding Sering Check In di Hotel
“Misalnya ijazah atau apa ada ngak rektor tandatangan?” lanjut Hotman menanyakan.
“Tanda tangan pasti disitu (Ijazah),” jawab Haerul singkat.
Hotman kembali mengejar Haerul dengan pertanyaan, “ini pasti bahaya untuk para murid nih, Rektor yang kemungkinan besar tidak berwenang,” tanya Hotman.
“Makanya buat kami ini kasus ini sangat serius sekali, kami akan bentuk tim nanti saya akan usulkan kepada pimpinan untuk segera mungkin datang ke UNS mencari persoalan yang sebetulnya terjadi yang ada di UNS,” papar Haerul.
Baca juga: Penipu Tiket Coldplay Dipakaikan Jilbab Saat Rilis Kasus di Polda Metro, Warganet Protes
Ditegaskan Haerul dirinya akan minta kepada pimpinan Komisi X DPR RI untuk segera melakukan investigas terkait carut marutnya pelantikan Rektor UNS.
“Saya akan minta kepada pimpinan kami di Komisi X akan untuk membentuk tim investigasi agar segera turun ke UNS, jangan sampai persoalan ini, carut marut ini menjadi terus benang kusut dan berimbas kepada adik-adik kita yang kuliah di UNS,” terang Haerul.
Narasumber lain yang dihadirkan MetroTV dalam acara Hotroom ini diantaranya Isharyanto – Staf Ahli MWA UNS, Indra Charismiadji – Praktisi dan Pemerhati Pendidikan dan Niza Rizkiah – Peneliti ICW.
baca juga: Muslim Arbi: Prestasi Ganjar Cuma Buat Angka Kemiskinan Tinggi di Jateng
Sementara itu Staf Ahli Hukum Majelis Wali Amanat (MWA) UNS, Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum Sumbawanews.com, Kamis (18/5/2023) menjelaskan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penataan Peraturan Internal Dan Organ Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret.
“Peraturan Menteri dengan sengaja melangkahi Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo,” ungkap Isharyanto.
baca juga: Tegas dan Berani! Anies: Mafia BTS Harus Diberantas, Hukum Juga Harus Tegak ke Kawan
Dalam analisisnya terkait Substansi Permendikbudristek pada point enimbang huruf a “bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi”. Melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu kejelasan tujuan [Pasal 5 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022] karena tidak menjelaskan dasar hukum asal kewenangan ini.
Baca juga: Anies di Himpit oleh Jokowi dan Megawati? Catatan Kecil Jelang Dinihari
“Melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 56/2020 karena dengan penetapan UNS sebagai PTNBH maka penyelenggaraan pendidikan tinggi telah dilimpahkan kepada UNS sesuai Statuta yang ditetapkan dalam PP,” ungkapnya.
Pada point Mengingat: PP No 14/2014, PP No. 56/2020, Perpres No. 62/2021 dan Permendikbudristek No. 28/2021 Tidak ada satu pun dalam peraturan perundang- undangan ini yang memberikan ruang delegatif kepada Mendikbudristek untuk memberikan arahan dan tindakan-tindakan yang berakibat hukum terhadap kelembagaan PTNBH UNS termasuk Pembatalan hasil pemilihan Rektor.
baca juga: Survey Selalu di Urutan Buncit, Anies: Kalau Percaya Kenapa Dijegal?
Menurutnya dalam Pasal 2 : mencabut dan menyatakan tidak berlaku PMWA UNS No. 2/2020 (sudah dilakukan administrative review oleh Dikti), PMWA UNS No. 3/2022 (sudah dilakukan administratif review oleh Dikti), PMWA UNS No. 7/2022 (saat pembahasan dihadiri oleh Dirjen Dikti), dan PMWA UNS No. 8/2022 (saat pembahasan dihadiri oleh Dirjen Dikti).
“Pencabutan tidak sah sebab: (i) tidak pernah ada klarifikasi dan evaluasi oleh kementeriaan pada saat penyusunan dan penerapan aturan tersebut; (ii) tidak ada dasar dalam PP No. 56/2020 untuk menguji dan menyatakan tidak berlaku PMWA UNS karena merupakan Produk Internal sebagai kuasa dari PP No. 56/2020; dan (iii) kabur, tidak jelas dan melanggar asas kepastian hukum karena Menteri tidak memuat alasan pencabutan dengan menunjuk alas peraturan perundang-undangan dan tidak bisa menunjukkan ketentuan mana yang bertentangan tersebut,” lanjutnya.
Baca juga: Ketidakabsahan Perpanjangan Rektor UNS, Mahasiswa Yohanes: Wisudawan Tidak Sah, Kedepan Bermasalah
Pasal 3 : Pembekuan MWA UNS merupakan perbuatan melawan hukum dan tindakan penyalahgunaan wewenang karena tidak ada dasar pengaturan dalam PP No. 56/2020. Merujuk Pasal 27 PP ini, anggota MWA hanya dapat diberhentikan dengan alasan mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan meninggal dunia.
Sementara Pasal 4 : Tugas dan wewenang MWA selama dibekukan diserahkan kepada Mendikbudristek Merupakan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang karena tidak ada dasar pengaturan dalam PP Nomor 56/2020. Sesuai Pasal 25 PP ini, Mendikbudristek adalah salah satu anggota MWA sehingga tidak ada nalar hukum yang cukup memberikan kewenangan kepada diri sendiri untuk membekukan dan melaksanakan fungsi MWA.
Untuk Pasal 5 : Pembatalan hasil pemelihan Rektor Merupakan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang karena tidak ada dasar pengaturan dalam PP Nomor 56/2020. Selain itu, saat diselenggarakan pemilihan pada 11 November 2022, Menteri hadir dan menggunakan hak suara 35% yang dikuasakan kepada Irjen, menyetujui hasil dan menandatangani Berita Acara.
Diungkapkan Peraturan Menteri keliru Secara keseluruhan, norma-norma dalam menggunakan bentuk hukum Permendikbudristek ini mengandung materi “Keputusan” sehingga seharusnya tidak menggunakan bentuk hukum “Peraturan Menteri” karena peraturan adalah bentuk aturan hukum yang mengikat umum dan dalam peraturan ini tidak dijumpai adanya Bab Ketentuan Umum sebagaiamana lazimnya Peraturan Menteri, yang merupakan perintah UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022.
“Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membentuk aturan yang bertentangan dengan PP No. 56/2020 sehingga Permendikbudristek tersebut harus dicabut,” tutup Isharyanto.
Sebelumnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim memperpanjang masa jabatan Prof Jamal Wiwoho sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS). Keputusan ini tertuang melalui SK Mendikbudristek No.23167/M/06/2023 yang berisi perpanjangan masa jabatan rektor UNS sampai terpilih ulangnya rektor yang baru. Masa Jabatan Rektor UNS Prof Jamal sebetulnya berakhir 11 April 2023.
Perlu diketahui, Polemik yang terjadi di UNS bukan saja terkait pelantikan Rektor tidak terpilih tapi juga banyak masalah lain terkait beragam penyimpangan.
Sebelumnya Sumbawanews.com secara ekslusif mendapatkan informasi dan dokumen terkait beberapa dugaan penyimpangan yang terjadi di UNS yakni dugaan penyimpangan pada sumbangan pengembangan institusi (SPI) mahasiswa baru, dugaan penyimpangan pembangunan tower UNS yang menelan biaya Rp 135 miliar, dugaan kong kalikong antara Rektor UNS dengan Tim Teknis Dirjen Dikti dalam pengajuan dana yang ditolak MWA lebih dari Rp34 Milyar tapi disetujui sepihak oleh tim teknis yang dipimpin Dirjen Dikti, dan indikasi penentuan Ranking Indikator Kinerja Utama (IKU) UNS sebenarnya menurun yang melibatkan oknum di UNS dan Dirjen Dikti. (sn01)
 Surakarta yang akan dilaksanakan pada){kind=link}