Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan NTB, Ade Iwan Ruswana, memberikan evaluasi apabila Kabupaten Sumbawa ingin Kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebelumnya, Kabupaten Sumbawa mendapt predikat penilaian pengelolaan keuangan dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB, dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Menurutnya, Pengembangan kapasitas SDM yang cenderung mengalami penurunan, dibidang pengelolaan keuangan akuntasi dan pelaporan ketanggungjawaban. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan proses mutasi pejabat di Lingkup Pemda Sumbawa yang tidak mempertimbangkan kapasitas SDM dibidang tersebut.
“Saya melihat ada terjadi penurunan. Mungkin karena proses mutasi yang tidak mempertimbangkan kapasitas itu,” katanya, usai pertemuan di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (15/06).
Sedangkan yang kedua adalah aplikasi system informasi keuangan daerah yang digunakan dinilai telah using. Sehingga menyulitkan BPK untuk melakukan penelusuran terhadap detail keuangan.
Sebab aplikasi yang digunakan tersebut tidak sinkron dengan aplikasi BPK. Padahal menjadi hal paling utama dalam kewajaran laporan keuangan.
“Penggunaan aplikasi system informasi keuangan daerah yang digunakan oleh kabupaten sumbawa itu sudah tertinggal. Sudah tidak digunakan lagi oleh BPKP. Sehingga itu agak menyulitkan kita dadalam menelusuri setiap angka-angka. yang kewajaran dalam laporan keuangan itu yang paling utama,” jelasnya. (Using)
