Jakarta, Sumbawanews.com.- Klaim Presiden Jokowi bahwa investor di IKN membludak hingga 25 kali lipat bahkan oversubscribed akhirnya di mentahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono 5 bulan kemudian setelah klaim Jokowi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengklaim investasi di IKN over-subscribed atau kelebihan kapasitas. Dia bahkan mengaku terkejut karena investor ini jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat.
Baca juga: Ini Kata Jokowi Terkait Pekerja IKN Belum Digaji Berbulan-bulan
“Saya kaget jajak pasar pertama oversubscribed sampai 25 kali, otoritas IKN juga kaget, sehingga kawasan inti langsung sudah habis,” kata Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12/2022) lalu.
Jokowi mengaku sempat berniat mengundang 30 investor yang memang memiliki potensi menanamkan modal di IKN. Namun, niatan itu langsung ditepis mengingat kawasan inti di IKN sudah ludes diborong investor.
Baca juga: Kata Jokowi, 20 Perusahaan Singapura Minat Invest IKN
Bukan hanya Jokowi, Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono juga mengklaim investor yang ingin ikut serta membangun ibu kota baru membludak. Hal tersebut tidak lepas dari market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan inti IKN.
“Untuk itu, sesuai arahan Presiden, akan dibuka lagi penawaran untuk menyambut minat investor yang tak tertampung di KIPP,” terang dia dikutip Sumbawanews.com dari CNN Indonesia.
Baca juga: Jokowi: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Bukan Gagasan Saya Tapi…
“Sekarang untuk investor kita buka lagi di I B dan IC,” lanjutnya usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana , Senin (28/11/2023), tanpa merinci investor yang dimaksud.
Namun klaim ini ternyata nihil, 5 bulan kemudian Basuki blak-blakan terkait realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari pihak swasta yang masih nihil.
Baca juga: Inilah 10 Cara Jokowi Menjegal Anies Baswedan Sebagai Capres 2024
Basuki mengatakan, penyebab masih banyaknya investor yang belum merealisasikan investasinya di IKN adalah masalah tanah. Para investor menilai bahwa skema pembelian tanah di IKN masih belum jelas.
Dengan demikian, saat ini para investor baru sebatas komitmen Letter of Intent (LoI) dan belum ada realisasi langsung di lapangan.
Baca juga: Keluarga Curiga AKBP Buddy Bukan Meninggal Bunuh Diri tapi Dibunuh Mafia Narkoba
Sebagai informasi, investasi proyek IKN di Kalimantan Timur tersebut akan diurus dan ditindaklanjuti oleh Badan Otorita IKN Nusantara.
“Kalau investasi dengan Otorita bos urusannya. Kan, sudah ada yang masuk LoI, lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita,” ujar Basuki ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Sumbawanews.com dari CNBC, Minggu (30/4/2023).
baca juga: Panji Gumilang: Shalat di Al Zaytun Perempuan Shaft Didepan, Bermahzab Bung Karno
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara menjelaskan bahwa tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis, yakni barang milik negara dan aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.
Aset tanah barang milik negara di IKN dikelola langsung oleh Otorita IKN, sementara itu aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. HAT tersebut dapat dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.
Baca juga: Peneliti BRIN Andi Pangeran, Pengancam Bunuh Warga Muhammadiyah Ditangkap di Jombang
Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan bahwa Otorita IKN diberikan hak pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN.
Basuki mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak para investor potensial berkunjung bersama ke IKN agar investasi dapat segera masuk IKN.
“Makanya Pak Presiden itu mau ke sana (IKN). Kan, sudah dibikin RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya. Maksudnya ini, lho. Membangun apa di sini sini bisa,” terang Basuki. (sn02)
