Jakarta, sumbawanews.com – Menkopolhukam, Mahfud MD menegaskan, hingga saat ini belum ada rahasia negara yang dibobol oleh peretas. Demikian disampaikan saat konfrensi peran didampingi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Menkominfo Jony G Plate, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) di Kemenkominfo, Rabu (14/09).
“Kami tadi sudah rapat, bersama Kepala BIN Jendral (Purn) Budi Gunawan yang menggambarkan situasi yang sesungguhnya. Menteri Kominfo, Jony G Plate, pembuat, pengatur kebijakan dan juga mengawal kemanan siber. BSSN yang secara khusus mengamankan siber dan sandi negara, Kapolri yang juga punya tim siber dan pengamanan penindakan,” ucap Menkopolhukam.
Ditegaskan, masyarakat harus tenang dan persoalan klaim pembobolan rahasia negara mulai dan akan ditangani secara serius. “Kita akan serius menangani, dan sudah mulai menangani masalah ini. Tetapi juga masyarakat harus tenang, karena sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor,” ucap Mahfud, MD.
Data-data yang tersebar diluar, bersifat data-data umum. “Misalnya kalau zaman pak SBY ada wekeleaks gitu ya. Itu pembicaraan presiden melalui telepon dengan perdana menteri Australia, tersebar pembicaraan. Presiden ke menteri pernah pergi ke Singapur dulu, itu tersebar. Yang ini tidak ada. Yang ini data-data umum yang sifatnya prihal surat ini surat itu, yang isinya sampai detik ini belum ada yang di bobol,” katanya.
Disebutkan, motif operasi peretas yang mengaku dengan akun Bjorka bervariasi. Mulai dari motif politik hingga motif jual-beli.
“Motif-motof kayak gitu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan,” tegas dia.
Bahkan disimpulkan, Bjorka tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan pembobolan untuk hal-hal sulit. “Itu hanya menurut persepsi baik kita, bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak,” ucap Menko.
Teridentifikasi BIN dan Polri
Ia mengakui, pelaku telah teridentifikasi boleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri, namun belum dapat disampaikan secara terbuka ke publik. “kemudian kita terus akan menyelidiki. Karena sekarang ini memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri. Tetapi belum bisa diumumkan gambaran-gambaran siapa dan dimananya itu. Kita sudah punya alat untuk melacak itu semua,” Kata Menkopolhukam.
Dikatakan, akan dibentuk satgas untuk lebih Berhati-hati dengan dua alasan. Yakni untuk membangun sistem yang lebih canggih dan akan ada pengundangan undang-undang perlindungan data pribadi atau undangan-undang PDP yang sudah disahkan di DPR ditingkat satu.
“Arti ditingkat dua, pengesahan di paripurna, tidak akan ada pembahasan substansi. Itu juga membuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber,” papar Mahfud, MD. .
Di tempatkan yang sama, Menkominfo, Jony G Plate mengatakan, Serangan-serangan siber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Sehingga penyelenggara sistem elektronik privat, diminta agar betul-betul memastikan keamanan-kemanan data disistemnya masing-masing.
“Karena itu merupakan kewajibannya. Memastikan teknologinya terus diupdate ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli. Memastikan SDM teknologi digital dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai,” tegas Menkominfo.
Ia berharap, penyelenggara sistem elektronik privat tidak lengah, dan selalu memperhatikan, serta berkomunikasi dengan pemerintah. “untuk membantu apabila ada dugaan-dugaan. Berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan masukan dan input sehingga dapat menjaga sistem elektroniknya dengan baik dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan data pribadi masyarakat yang ada pada sistem elektroniknya masing-masing,” ucapnya. (Using)
