Jakarta, Sumbawanews.com. – Menko Polhukam Mahfud Md menilai kecurangan dalam pemilu terjadi antarpartai. PPP menilai pernyataan Mahfud itu keluar karena penyelenggara Pemilu merupakan lembaga independen, bukan pemerintah.
“Mungkin yang disampaikan Pak Mahfud itu karena penyelenggara Pemilu bukan pemerintah tapi lembaga independen, yaitu kontestasi antarparpol,” ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Selasa (21/3/2023) seprti dikutip dari Detiknews.
Baca juga: Mahfud MD Siap Bongkar Transaksi Rp 300 T di Depan Anggota DPR
Awiek mengatakan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditunggu untuk mencegah kecurangan antarpartai seperti yang disebut Mahfud. Awiek yakin kecurangan tak akan terjadi jika KPU dan Bawaslu bersikap objektif.
“Sekarang bagaimana mengantisipasi atau mengurangi kecurangan, maka peran dari Bawaslu ditunggu hari ini. Saya yakin kalau KPU-nya bersifat objektif dan independen dan Bawaslu-nya juga, tentu bisa menghindari kecurangan-kecurangan itu,” kata Awiek.
Sebelumnya, Mahfud Md menyoroti banyaknya masalah Pemilu curang di Indonesia. Mahfud mengatakan di era ini, kasus Pemilu curang bisa diadili di Mahkamah Konstitusi.
Awalnya, Mahfud menyampaikan penilaiannya terhadap demokrasi di Indonesia yang jauh lebih baik. Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari adanya lembaga pengawas Pemilu yang independen.
Baca juga: Heboh! Momen Prabowo Hormat ke Luhut dan Guyon & “Izin Duduk”
“Pemilu kita sekarang jauh lebih baik dan lebih bagus dari Orde Baru. Satu, pemilu sekarang sudah jauh lebih bagus karena ada penyelenggara pemilu yang independen,” kata Mahfud dalam sambutannya di acara Simposium Nasional bertajuk ‘Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama’ di Sekolah Partai DPIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, (21/3).
Meski begitu, Mahfud mengatakan kecurangan Pemilu masih ditemukan sekarang. Menurut Mahfud, yang saat ini melakukan kecurangan dalam pemilu bukanlah pemerintah, tapi justru partai politik.
“Apakah ada pemilu curang sekarang? Masih banyak. Kalau dulu curang, selesai, kasus ditutup. Sekarang kalau curang bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang yang curang antar partai bukan pemerintah,” kata dia.
Mahfud lalu mencontohkan Pemilu kala era Orde Baru. Kala itu, Partai Golkar, TNI, dan pemerintah bersekongkol untuk menentukan kemenangan.
“Zaman Pak Harto (Soeharto) dahulu yang curang Golkar, TNI, birokrasi untuk menentukan kemenangan,” katanya.
Mahfud juga mengajak masyarakat melaksanakan pemilu dengan baik. Ia pun mengatakan sekarang orang yang hebat dapat menjadi capres.
“Mau milih pemimpin lebih baik, ajukan semua. Sekarang yang hebat, orang bisa jadi Capres siapapun,” tuturnya. (dtk/sn02)
