Jakarta, Sumbawanews.com.- Beredar kabar bahwa ada dugaan aliran dana korupsi pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station) 4G yang mengalir ke tiga partai politik dan orang-orang penting di sekeliling istana membuat Mahfud MD melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi.
Hal itu ditanggapi oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang saat ini juga memegang jabatan sebagai Plt Menkominfo usia Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka.
Baca juga: Mahfud Lapor Presiden Terkait Aliran Dana Korupsi BTS, Muslim Arbi: Tidak Perlu! Harusnya Presiden Perintah Usut Tuntas
Mahfud menjawab pertanyaan awak media tentang adanya dugaan aliran dana korupsi ke PDIP, NasDem, dan Gerindra dalam konferensi pers di Kantor Kominfo hari ini, Selasa 23 Mei 2023.
Ia menganggapnya sebagai gosip politik dan akan menyerahkan hal itu pada aturan hukum.
Mahfud pun menegaskan bahwa hal tersebut sudah ia laporkan ke Presiden Jokowi.
Baca juga: Kasus BTS 4G Kominfo, Kejaksaan Agung Kembali Tetapkan Seorang Tersangka
Selain itu, ia menyebut tidak akan masuk ke persoalan tersebut karena akan melibatkan proses pembuktian yang rumit dan berpotensi menciptakan kemelut politik.
“Saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini, ini pembuktiannya akan rumit dan menimbulkan kemelut politik,” kata Mahfud kepada wartawan.
Baca juga: Tegas dan Berani! Anies: Mafia BTS Harus Diberantas, Hukum Juga Harus Tegak ke Kawan
Menanggapi langkah yang ditempuh Mahfud ini, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai apa yang dilakukan oleh Mahfud seharusnya tidak perlu.
“Saya kira tidak perlu lapor. Kan sudah di tangani Kejagung,” jelas Muslim kepada Sumbawanews.com, Rabu (24/5/2023).
Menurutnya beberapa kasus yang diangkat oleh Mahfud hanya sebatas heboh tanpa tindak lanjut proses hukum, “kasus yang di tangani Mahfud MD soal transaksi mencurigakan 349 T saja, heboh nya doang. Sekarang sepiii kan?” tanya Muslim.
Baca juga: Aktivis Desak KPK Percepat Penanganan Dugaan Kasus Korupsi di UNS
Menurut Muslim yang diperlukan saat ini adalah tindakan nyata dari Presiden Jokowi dengan cara memerintahkan Kejagung untuk mengusut tuntas kasus Korupsi BTS ini.
“Yang di perlukan saat ini adalah Presiden harus perintahkan usut tuntas dan periksa semua nama-nama yang sedang beredar di Wa Grup. Yang sudah terekspos media,” jelasnya seraya menekankan desakan yang sama telah dilakukan Surya Paloh.
Baca juga: Ijazah Mahasiswa UNS yang Ditandatangani Perpanjangan Rektor Jamal Tidak Sah, DPR Akan Bentuk Tim Investigasi
Dalam kasus korupsi BTS ini, Muslim mengharapkan Kejagung tidak tebang pilih. “Periksa semua, siapa saja. Jangan seperti kasus e-KTP atau kasus Mensos Jualiardi yang tidak tuntas. Kasus e-KTP hanya Setya Novanto saja yang kena, sedangkan nama-nama elit PDIP seperti: Ganjar, Pramono, Olly, Puan malah tak tersentuh,” lanjutnya.
Ditekankan, tidak perlu lapor Presiden tapi Kejagung harus profesional, “jadi, hemat saya tidak perlu lapor ke Presiden tapi Kejagung harus profesional tanpa pandang bulu, usut dan tangkap semua jika terbukti,” pungkasnya.
Baca juga: Ada Kekuatan Besar, Miris! Undangan Tersebar, Rektor Terpilih UNS Gagal Dilantik
Teka-teki tentang nama partai daan orang yang dilaporkan Mahfud MD kepada Jokowi masih menjadi misteri, namun dalam pemberitaan sebelumnya Sumbawanews.com memberitakan nama-nama penting di negeri ini yang viral melalui jaringan WhatsApp terkait indikasi keterlibatan mereka dalam korupsi BTS ini.
Dalam narasi WhatsApp yang diperoleh Sumbawanews.com yang belum terkonfirmasi dari beberapa WAG tergambar sebuah grafis dengan judul “”Para Capres di Pusaran Korupsi Rp.8.03 Trilyun BTS 3T Bakti.”
baca juga: Berisi Ajaran Kontraversi, Santri Mulai Tinggalkan Ponpes Al Zaytun Pimpinan Panji Gumilang
Didalam grafis tersebut tergambar 3 capres berwarna hitam dan tiga parpol berwarna merah yang diduga terlibat dalam korupsi BTS ini. Dibawah gambar 3 parpol terdapat 3 nama dengan inisial JGP untuk parpol 1, HPS untuk parpol 2 dan TRG untuk parpol 3.
Diluar grafis tersebut, juga terdapat narasi yang tertulis:
Proyek BTS Menkoinfo.
1. Dibawahnya ada sub kontrak anaknya Pratikno MenSekneg. Ada Hasto juga??
2. Sakti Wahyu Trenggono – Menteri Kelautan dan Perikanan, perusahaannya yg menjadi Vendor Tower dan BTS
3. Happy Hapsoro (Suami Puan Maharani) perusahaannya yg menjadi Vendor Panel Surya.
(sn01)
){kind=link}