Jakarta, Sumbawanews. Dr Lukman Malanuang Ketua Kaukus Diaspora Sumbawa atau biasa Disebut Diaspora 5 mendesak Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, mencopot kepala Bappeda NTB buntut masalah kesalahan data pada Musrenbang NTB awal Juni lalu.
Dalam rilis yang diterima media ini 6/6 2025 Lukman menyebut alasan karena yang bersangkutan diduga bertindak tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, tidak patut, berpihak, konflik kepentingan dan diskriminatif sesuai dengan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sumbawa dan melawan Asta Cita khususnya pembangunan sekolah rakyat yang merupakan program strategis Presiden Prabowo.
Hal tersebut buntut dari tidak dimasukkannya potensi Kabupaten Sumbawa dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) NTB 2 s/d 4 Juni 2025. Menurut Lukman hal ini semakin mempertajam potensi konflik antara kedua pulau di tengah menguatnya issue pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa saat ini.
“Tidak dimasukkannya potensi-potensi strategis kabupaten Sumbawa dalam perencanaan RPJMD 2025 – 2030 sama artinya dengan merencanakan kegagalan pembangunan di kabupaten Sumbawa secara terstruktur, sistimatis dan massif.
“Jika dibilang salah input data, itu alasan yang terlalu naif. Ini datanya tidak dimasukkan bukan salah data.” artinya kepala Bappeda hanya menerima laporan anak buah dan tidak paham substansi ujar Lukman heran.
Kepala Bapeda NTB kata Lukman harus bertanggung jawab atas masalah ini. Masalah harga diri dan kehormatan bagi tau dan tana Samawa adalah hal prinsip dan nomor satu, sebagaimana sikap egaliter dan demokratis orang Sumbawa yang sangat kuat dalam memandang kehidupan yakni ila’ diri (mempertahankan kehormatan diri).
Disisi lain kehormatan diri tidak bisa direndahkan (no beri diri ya rek repa leng tau) didalamnya terkandung bahwa tau dan tana Samawa tidak dapat direndahkan dan diperlakukan sesuka hati oleh siapapun.
Padahal sambungnya Bappeda tahu kontribusi Kabupaten Sumbawa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB khususnya hasil pertanian berupa jagung, beras, serta komoditas perikanan dari Teluk saleh. Nilainya berlipat kali lebih besar dibandingkan APBD NTB. Sebentar lagi tambang emas dan tembaga akan beroperasi di Selatan Kabupaten Sumbawa.
Sebelumnya Bupati Sumbawa diberitakan marah besar dipicu banyaknya data tidak akurat dalam Dokumen Musrenbang NTB 2025 yang dinilai melecehkan Kabupaten Sumbawa. Bahkan potensi Kabupaten ini berupa pertanian dan pertambangan tidak dimasukkan dalam pembahasan Musrenbang. Bupati Sumbawa pun mengkonfirmasi kebenaran kejadian tersebut sangat keberatan atas tindakan Bapeda NTB.
“Revisi dokumen atau hapus saja Kabupaten Sumbawa dalam provinsi NTB” demikian Bupati Sumba H. Syafruddin Jarot saat musrenbang.
Bahkan setelah kejadian tersebut tidak ada permohonan ma’af dari pihak Bappeda, sehingga menimbulkan kesan kejadian itu atas kesengajaan. Untuk itu Lukman Malanuang, menganggap sebagai sikap tidak kompeten dan tidak profesional.
Diaspora Sumbawa adalah kelompok study sejumlah komponen intelektual diaspora Pulau Sumbawa terhadap berbagai masalah strategis pembangunan daerah. Terdiri dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan, pemerhati sosial dan aktifis Nasional (007).
