Pemerintah menyusun skenario agar Piala Dunia U-20 tetap digelar di Indonesia. Benarkah Indonesia bertukar posisi dengan Peru?
TUGAS khusus diterima Utut Adianto saat menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin, 13 Maret lalu. Megawati meminta Utut menyampaikan penolakan kepada pemerintah soal kehadiran tim nasional Israel di Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia pada 20 Mei-11 Juni tahun ini.
baca juga: FIFA Resmi Coret Peru Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U17 2023, Peluang Indonesia?
Kepada Tempo pada Selasa, 28 Maret lalu, Utut bercerita bahwa Megawati menilai kehadiran tim Israel tak sejalan dengan semangat ayahnya, presiden pertama Indonesia, Sukarno, yang mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden kelima itu juga menekankan sikap Sukarno yang tak mengundang Israel dalam Konferensi Asia-Afrika pada April 1955 karena menjajah Palestina.
Utut kemudian menghubungi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir. “Saya lima kali menghubungi mereka,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Baca juga: Inilah 9 Negara yang Batal Tampil di Piala Dunia U-20 Karena FIFA
Kepada Muhadjir dan Erick, Utut menyampaikan bahwa partainya tidak menolak Israel yang lolos kualifikasi pada Juni 2022 menjadi kontestan Piala Dunia U-20. Ia mengatakan bahwa PDI Perjuangan mengusulkan timnas Israel bertanding tanpa penonton serta minus bendera dan lagu kebangsaan. Alternatif lain, pertandingan Israel digelar di Singapura.
Karangan bunga ucapan duka cita Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 di kawasan Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, 30 Maret 2023. Antara/Mohammad Ayudha.
Baca juga: Tentara Israel Brutal! Jika Dicoret dari Piala Dunia U-20 2023, Ini Negara yang Bakal Gantikan Timnas Israel U-20
Muhadjir yang pada Kamis, 16 Maret lalu, dilantik menjadi pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga membenarkan adanya komunikasi tersebut. Menurut dia, Utut dan partainya tak berupaya menggagalkan pelaksanaan Piala Dunia U-20. “Kami mencoba mencari jalan keluar,” ucap Muhadjir dalam wawancara khusus dengan Tempo, Sabtu, 1 April lalu.
Sehari setelah instruksi dari Megawati turun atau pada Selasa, 14 Maret lalu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat itu dijabat Zainudin Amali. Isinya menolak timnas Israel bertanding di Bali, yang menjadi tuan rumah. Padahal Koster telah meneken host city agreement dengan federasi sepak bola dunia atau FIFA pada 2022. Isinya menjamin keamanan dan tak ada diskriminasi bagi kontestan Piala Dunia U-20.
Baca juga: Jurnalis Inggris Sebut FIFA Batalkan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 karena Ketidaklayakan Lapangan
Sembilan hari kemudian, giliran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak timnas Israel. Ganjar dan Koster sama-sama kader PDIP. Namun Ganjar tak menandatangani perjanjian dengan FIFA. Adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menandatanganinya karena pertandingan digelar di Stadion Manahan, Surakarta. Sejumlah politikus partai banteng menyebutkan Koster dan Ganjar diperintah oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Berbeda dengan Koster, Ganjar lebih lama mengeluarkan pernyataan. Ia sempat meminta pertimbangan dari sejumlah pejabat. Misalnya berkomunikasi dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo, untuk menjajaki opsi memindahkan tempat pertandingan timnas Israel ke Negeri Singa.
Baca juga: Akhirnya Mahfud Ungkap Dilema Jokowi Soal Pencabutan Status Host Piala Dunia U20 RI
Suryopratomo tak menyangkal ada komunikasi dengan Ganjar. Namun ia mengaku sempat dihubungi secara informal oleh seorang pejabat di Tanah Air agar berkontak dengan pemerintah Singapura. Opsi itu bisa diambil jika nama turnamen berubah menjadi Indonesia-Singapore World Cup U-20. “Karena tak ada permintaan resmi, saya tak membuka komunikasi dengan Singapura,” kata Suryopratomo kepada Tempo, Jumat, 31 Maret lalu.
Setelah mendapat berbagai masukan, Ganjar akhirnya menyuarakan penolakan. “Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah bersama, tanpa kehadiran Israel,” ujar Ganjar. Kehati-hatian Ganjar, menurut koleganya, karena ia mempertimbangkan kemungkinan tingkat elektabilitasnya sebagai calon presiden menurun.
Baca juga: Indonesia Dihapus FIFA, Argentima Berpeluang Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20
Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim penolakan partainya atas kehadiran Israel bukan manuver politik, melainkan untuk memperkuat kesadaran sejarah soal sikap Indonesia terhadap Israel. “Untuk diingat, Stadion Gelora Bung Karno lahir sebagai penolakan terhadap Israel,” kata Hasto pada Kamis, 30 Maret lalu.
Gelora Bung Karno dibangun untuk menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) pada 1962. Saat itu, Indonesia mendapat sanksi dari Komite Olimpiade Internasional karena menolak mengundang Israel dalam Asian Games 1962 yang digelar di Jakarta.
Baca juga: 9 Kerugian Indonesia Batal Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023
Menurut Hasto, penolakan partainya disampaikan kepada pemerintah sejak Agustus 2022, sebulan setelah Israel lolos kualifikasi dan dipastikan bermain di putaran final Piala Dunia U-20. PDIP juga memperhatikan hasil survei yang menyebutkan sentimen terhadap Israel di dalam negeri cukup tinggi.
Seorang politikus PDIP mengatakan partainya melihat sigi Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada Mei 2021 tentang sikap publik terhadap konflik Israel-Palestina. Sekitar 71 persen responden menilai Israel sebagai pihak yang bersalah. Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan fokus riset lembaganya bukan tentang keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U-20. “Konteksnya jelas berbeda,” tutur Deni.
Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, Alasan FIFA Membatalkan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023
Tiga narasumber yang mengetahui penolakan PDI Perjuangan menyebutkan bahwa Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan sikapnya saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 18 Maret lalu. Menghadapi penolakan itu, Jokowi disebut menjawab bahwa ia akan membereskan persoalan kehadiran Israel di Indonesia.
•••
MESKI muncul berbagai penolakan, termasuk dari partai utama pendukungnya, Presiden Joko Widodo tak mau menyerah begitu saja. Ia menginginkan Indonesia tetap bisa menggelar Piala Dunia U-20. Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhadjir Effendy, bercerita, ia dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. telah menyampaikan kepada Presiden soal penolakan terhadap Israel yang mulai meningkat.
Informasi tersebut disampaikan Muhadjir dan Mahfud saat bertemu dengan Jokowi di VIP Room Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah Presiden kembali dari Papua, Selasa, 21 Maret lalu. Menurut Muhadjir, Menteri Mahfud menyampaikan potensi gangguan keamanan akibat kehadiran Israel. “Presiden bilang jalan terus,” kata Muhadjir.
Istana juga menyiapkan sejumlah skenario soal pelaksanaan Piala Dunia U-20. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kajian yang dibikin Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kepala Lemhannas Andi Widjajanto membenarkan jika disebut memberikan masukan kepada Presiden.
Andi bercerita, masukan itu disusun berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak, dari pengurus PSSI, Kementerian Luar Negeri, hingga lembaga intelijen. “FGD menghasilkan beberapa opsi kebijakan, dari pelaksanaan U-20 dengan modifikasi yang menyangkut Israel hingga pembatalan,” ujar Andi.
Mantan Sekretaris Kabinet yang juga orang dekat Jokowi itu mengatakan bahwa kajian Lemhannas dilakukan sejak Agustus 2022 atau sekitar dua bulan setelah Israel lolos babak kualifikasi. Terakhir kali, kata Andi, FGD digelar pada 21 Maret lalu. Diskusi yang digelar Lemhannas juga membahas faktor politik, aksi unjuk rasa, dan potensi terjadinya teror.
Dua narasumber yang mengetahui penyusunan skenario itu menyebutkan, ada kekhawatiran kehadiran timnas Israel bakal mengulangi peristiwa berdarah pada Olimpiade Muenchen, Jerman, tahun 1972. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian Muenchen itu, kelompok teror asal Palestina, Black September Organization, melakukan penculikan dan menewaskan sebelas anggota kontingen Israel.
Dimintai tanggapan soal kemungkinan terjadinya aksi teror, Andi Widjajanto enggan menjelaskan substansi FGD tersebut. “Itu sifatnya tertutup, hanya untuk Presiden,” ucap Andi.
Toh, Jokowi tetap menginginkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah tak berubah. Istana pun mendekati kelompok Islam yang menolak atau mendukung. Menteri Muhadjir Effendy, misalnya, mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia pada Kamis, 16 Maret lalu, hari yang sama ia ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga. “Pemerintah tak mempersoalkan sikap mereka yang menolak,” ujar Muhadjir.
Pada Jumat, 24 Maret lalu, Presiden menemui Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, di Istana Merdeka Jakarta. Sembilan hari sebelumnya, Al-Shun menyebutkan keikutsertaan Israel tak terkait dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Namun ia menampik ada pembahasan soal Piala Dunia U-20 saat bertemu dengan Jokowi. Al-Shun mengaku membahas perkembangan yang terjadi di Palestina.
Bersamaan dengan kedatangan Zuhair Al-Shun, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf datang ke Istana Merdeka didampingi adiknya yang juga Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Seusai pertemuan itu, Yahya yang memiliki kedekatan dengan Palestina dan Israel menegaskan bahwa kedatangan timnas Israel ke Indonesia bukanlah masalah.
Tiga hari selepas pertemuan itu, Presiden Jokowi menemui Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada Senin, 27 Maret lalu. Seusai pertemuan itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala menyatakan menyerahkan keputusan soal kedatangan timnas Israel kepada pemerintah.
Sehari sebelum bertandang ke Istana, Zulfikar bertemu dengan Muhadjir Effendy dalam acara pengajian Ramadan Muhammadiyah di Yogyakarta. Di sana Muhadjir menyebutkan bahwa upaya menjadi tuan rumah adalah proses panjang. Sejumlah opsi pun telah dikirimkan pemerintah ke FIFA.
Pemerintah pun meminta PSSI melobi FIFA dan menjelaskan sikap Indonesia terhadap Israel. Dalam lobi itu, PSSI meminta pertandingan Israel digelar tanpa atribut kebangsaan negara tersebut. Muhadjir menyatakan sikap itu sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019.
Pasal 151 ayat C aturan itu menyebutkan bahwa penggunaan bendera, lambang, atau atribut lain serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel tidak diizinkan di Indonesia karena tak ada hubungan diplomatik di antara kedua negara. “Kami berpegang pada aturan itu. Hanya, saya menambahkan poin tak ada penonton dalam pertandingan Israel,” kata Muhadjir.
Alih-alih menerima syarat tersebut, FIFA malah membatalkan acara undian grup 24 negara peserta yang sedianya diadakan di Bali pada Jumat, 31 Maret lalu. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, menyatakan pembatalan itu terjadi karena surat dari Gubernur Bali I Wayan Koster sebagai biang penyebab keputusan FIFA.
Arya mengingatkan bahwa Indonesia bisa terkena sanksi FIFA jika mempertahankan sikap menolak kehadiran timnas Israel. “Kita berpotensi terkena sanksi FIFA,” ujar Arya pada Ahad, 26 Maret lalu. Sehari kemudian, Koster membantah jika penolakan itu disebut merupakan sikap personalnya. Ia justru mengatakan penolakan itu merupakan sikap pemerintah pusat.
Putra Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ikut mengupayakan agar Piala Dunia U-20 tetap bisa digelar di Indonesia. Stadion Manahan Solo akan menjadi tuan rumah pertandingan final sekaligus penutupan. Ia pun menyatakan Solo siap menggantikan Bali untuk menggelar drawing peserta Piala Dunia U-20.
Upaya terakhir pemerintah mengamankan posisi sebagai tuan rumah terlihat pada Selasa, 28 Maret lalu. Presiden menyatakan sepakat dengan sikap Duta Besar Palestina Zuhair Al-Shun bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati. Jokowi juga menjamin dukungan terhadap Palestina tak terputus dengan kehadiran Israel di Piala Dunia U-20. “Jangan mencampuradukkan urusan olahraga dengan politik,” ucap Jokowi.
Presiden juga mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pejabat FIFA. Namun lobi Erick terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, gagal total. Sehari setelah pidato Jokowi, FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Pada Jumat, 31 Maret lalu, FIFA resmi menunjuk Argentina menggantikan Indonesia. “Saya sudah berjuang maksimal,” ujar Erick.
•••
KEPUTUSAN FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, menurut sejumlah sumber, sebenarnya telah diambil sebelum Presiden Joko Widodo berpidato pada Selasa, 28 Maret lalu. Indikasinya terlihat dari hilangnya lagu “Glorious” dari situs resmi FIFA. “Glorious” semula direncanakan menjadi lagu resmi Piala Dunia U-20.
Sejumlah sumber yang mengetahui keputusan itu bercerita, sebelum Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkunjung ke Qatar, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria telah menemui pejabat FIFA di negara tersebut. Dalam pertemuan itulah, kata narasumber yang sama, Tisha menyampaikan sejumlah permintaan pemerintah Indonesia tentang keikutsertaan Israel, yaitu meniadakan nyanyian lagu kebangsaan serta bendera Israel dan laga digelar tanpa penonton.
Namun syarat ini tidak disetujui oleh FIFA. Entah mengapa FIFA tak mengumumkan keputusannya lebih cepat.
Dalam pertemuan di Qatar, FIFA justru disebut menawari Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17, yang bakal dilaksanakan di Peru pada November- Desember mendatang. Tisha tak merespons pertanyaan yang dilayangkan Tempo ke telepon selulernya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir, menyampaikan keterangan pers usai memberikan surat FIFA terkait pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kepada Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, 31 Maret 2023. BPMI Setpres/Kris
Adapun kepergian Erick ke Doha berfokus pada lobi agar Indonesia tidak terkena sanksi. Erick juga disebut-sebut menindaklanjuti tawaran FIFA soal pergantian tuan rumah Piala Dunia U-17 dari Peru. Negara di Amerika Selatan itu dikabarkan tak mau mengucurkan dana lebih untuk menyiapkan infrastruktur Piala Dunia dan mengalihkan dana buat korban banjir besar.
Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali menampik kabar bahwa keputusan FIFA soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 diambil lebih cepat sebelum diumumkan. “Kalau hal besar seperti itu, FIFA akan mengumumkan lewat rilis resmi,” tutur Zainudin kepada Tempo, Jumat, 31 Maret lalu.
Politikus Golkar itu mengatakan PSSI saat ini berupaya mencegah FIFA menjatuhkan sanksi untuk Indonesia. “Perasaan saya, kita tetap kena sanksi. Tapi kadar hukumannya harus seringan mungkin,” katanya.
Ancaman hukuman ini pula yang membuat Presiden Jokowi kembali buka suara dan meminta Erick Thohir menemui lagi Presiden FIFA Gianni Infantino. Jokowi tak ingin Indonesia kembali diskors oleh FIFA seperti yang terjadi pada 2015 gara-gara batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. “Saya meminta Ketua Umum PSSI agar sepak bola Indonesia tak terkena sanksi. Termasuk mencari kesempatan untuk menjadi tuan rumah event internasional lain,” ujar Jokowi.(sn03)
Sumber Majalah Tempo, Minggu, 2 April 2023: https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/168530/drama-politik-piala-dunia-u-20
