Jakarta, Sumbawanews.com.- Desakan untuk menghentikan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam proses Pilpres 2024 dilakukan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di Australia.
“Hari ini, Selasa 4 Juli 2023, di Federation Square, Melbourne, Australia, kami melakukan aksi damai membawa bentangan spanduk yang berukuran 3×10 meter, dengan tulisan “Jokowi Don’t Cawe-Cawe Stop Dynasty.”,” ungkap Denny melalui akun twitternya dikutip Sumbawanews.com.
Baca juga: Jokowi Cawe-Cawe, Denny Indrayana: Bukan Hanya Dinasti Politik, tapi juga Dinasti Bisnis
Menurutnya aksi damai dilakukan hari ini, karena sejak tanggal 3 hingga 5 Juli besok, Jokowi akan melakukan kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia. Kenapa perlu dilakukan protes ini, karena cawe-cawe Presiden Jokowi itu melanggar demokrasi dan prinsip dasar konstitusi kita, untuk menegakan Pemilu yang jujur dan adil.
“Cawe-cawe Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana klaim yang disampaikan beliau. Justru, cawe-cawenya untuk kepentingan pribadi, politik, serta bisnis keluarganya. Sedangkan cawe-cawe yang harusnya dikerjakan Presiden, justru tidak dilakukan,” jelasnya.
Baca juga: Denny Indrayana Ungkap Honor BuzzerRp Belum Cair, Buzzer Jokowi Ngamuk
Apa itu, misalnya, mempercepat pembahasan dan penerbitan RUU Perampasan Aset. Dengan kekuatannya di Parlemen, Presiden seharusnya bisa membahas RUU Perampasat Aset secara cepat dan kilat, sebagaimana telah dilakukan untuk percepatan perubahan UU KPK yang justru melumpuhkan KPK, percepatan pembahasan UU IKN, percepatan pembahasan perubahan UU Minerba. Bahkan, untuk UU Cipta Kerja, Presiden menerbitkan Perppu.
“Jadi, untuk RUU Perampasan Aset, seharusnya Presiden bisa melakukan percepatan untuk penerbitan UU Perampasan Aset,” terangnya.
Baca juga: FPN Tuding Don Adam Lakukan Pencucian Uang Korupsi BTS Kominfo
Cawe-cawe juga bisa dilakukan oleh Presiden untuk menghentikan bisnis anak-anaknya yang sifatnya koruptif, karena tidak lain adalah trading in influence atau paling tidak suap dari para oligarki yang diberikan bukan sebagai modal, tetapi sebagai uang suap untuk anak-anak Jokowi.
Diungkapkan, cawe-cawe juga bisa dilakukan untuk menghentikan Moeldokogate, Presiden harus bertanggung jawab dengan pembegalan dan pencopetan Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP-nya, yang tidak lain adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Karena itu adalah cawe-cawe yang sewajibnya dilakukan oleh Presiden Jokowi.
“Tetapi, semua cawe-cawe itu tidak dilakukan, justru cawe-cawe yang merusak demokrasi dan konstitusi (negative intervention) yang sekarang dikerjakan. Hentikan cawe-cawe itu, dan Stop Dynasty!,” pungkas Denny.(sn01)
