Jakarta, Sumbawanews.com.- Cawe-cawenya Presiden Jokowi kembali di sentil oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Merujuk Majalah Tempo edisi 3 – 9 Juli 2023 mengangkat judul cover “Ekspansi Politik Dinasti Jokowi”, Denny melihat Ini bukan isu baru sebenarnya, tapi memang makin merisaukan, dan harus terus masif diteriakkan.
“Sebenarnya bukan hanya dinasti politik, tapi juga dinasti bisnis. Kedua dinasti itu jelas-jelas merusak janji kampanye awal Jokowi dulu untuk memberantas KKN. Faktanya, Korupsi Kolusi Nepotisme makin merajalela,” jelas Denny dikutip Sumbawanews.com dari akun twitter @Dennyindrayana, Senin (3/7/2023).
Baca juga: Denny Indrayana Ungkap Honor BuzzerRp Belum Cair, Buzzer Jokowi Ngamuk
Diungkapkan Denny, ekspansi sang Anak dan Menantu di sektor bisnis dan politik meruntuhkan janji kampanye tersebut. “Jokowi justru menjadi contoh terdepan bagaimana korupsi disuburkan, kolusi dengan oligarki dibiarkan, dan nepotisme dikembangbiakkan,” terangnya.
Menurut Denny, harusnya Jokowi cawe-cawe menolak pelemahan KPK. Menolak RUU Pelemahan KPK. Melalui panselnya menolak komisioner KPK yang tidak beretika, bukan justru ditambah bonus perpanjangan 1 tahun jabatan. Menolak rekayasa tes TWK yang memecat Novel Baswedan dkk.
Baca juga: Usai Ibadah Haji, Anies Bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia, Warganet: BuzzeRp Makin Kejang-Kejang
“Harusnya Jokowi cawe-cawe mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebagaimana Jokowi mengkilatkan pembahasan perubahan UU KPK, UU IKN, Perubahan UU Minerba, bahkan memPerpukan UU Ciptaker,” paparnnya.
Lebih lanjut Denny menegaskan harusnya Jokowi cawe-cawe tidak membiarkan KSP Moeldoko membegal Partai Demokrat.
Harusnya Jokowi cawe-cawe melarang anak dan mantunya tidak dulu masuk ke dalam pilkada, karena merusak pertandingan hanya menjadi “permainan bola gajah” pura-pura berkompetisi, padahal pemenang sudah ditentukan sebelumnya.
Baca juga: Anies- AHY Unggul di Voting Vivanews, Ganjar-Ahok Paling Buncit
“Harusnya Jokowi cawe-cawe, melarang anaknya menerima modal bisnis dari para oligarki bermasalah. Karena suntikan modal atau kongsi bisnis demikian sebenarnya adalah potret telanjang dari tindak pidana korupsi trading in influences atau minimal suap, melalui anak-anak Presiden,” paparnya lebih lanjut.
Denny juga melihatnya harusnya Presiden Jokowi cawe-cawe untuk TIDAK cawe-cawe memaksakan hanya dua capres di Pilpres 2024, apalagi dengan menghalalkan segala cara yang melanggar etika politik dan konstitusi.
“Presiden Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara, atau untuk kepentingan dinasti politik dan bisnis koruptif keluarganya?,” pungkas Denny.(sn01)
