Jepang, Sumbawanws.com. – Realisasi Investasi yang masih nihi di Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat Presiden Jokowi minta Perdana Menteri (PM) Kanada, Justin Trudeau, merealisasikan investasi dana pensiun ke IKN Nusantara. Hal itu jadi salah satu pembicaraan Jokowi dalam pertemuan bilateral di sela menghadiri kegiatan KTT G7 di Hiroshima, Jepang.
Baca juga: Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Satgas Percepatan Investasi di IKN, Warganet: Jadi Sales, Jokowi adalah Agennya
“Saya meminta dukungan PM Trudeau antara lain untuk penyelesaian perjanjian Indonesia-Kanada CEPA dan realisasi investasi Pension Funds Kanada yang fokus di pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi dikutip Sumbawanews.com dari akun twitter-nya, Senin (22/5/2023)
Pertemuan bilateral dengan PM Kanada Justin Trudeau di Hiroshima, siang ini.
Saya meminta dukungan PM Trudeau antara lain untuk penyelesaian perjanjian Indonesia-Kanada CEPA dan realisasi investasi Pension Funds Kanada yang fokus di pembangunan Ibu Kota Nusantara. pic.twitter.com/KiwMVJZjX6
— Joko Widodo (@jokowi) May 20, 2023
The Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) merupakan lembaga pengelola dana pensiun terbesar di Kanada. Dana kelolaannya mencapai 434,4 miliar dolar Kanada atau sekitar Rp 4.800 triliun.
Baca juga: Masuk Kedokteran di UNS 1 Miliar, Kemana Uangnya?
Negara-negara Asia selama ini menjadi tujuan terbesar kedua investasi dana pensiun mereka, setelah Amerika Serikat (AS) yang dapat porsi terbesar 34 persen. Meski demikian, dikutip dari CNBC, negara prioritas investasi CPPIB di Asia adalah India.
Investasi Seret, Pembangunan IKN Andalkan APBN
Pemerintah memproyeksikan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pendanaan sebesar itu diproyeksikan hanya sebagian kecil yang berasal dari APBN. Porsi terbesar diharapkan diperoleh dari investasi swasta nasional dan asing.
Baca juga: Akhirnya Veronica Jennifer Beberkan Asmara Terlarang dengan Wamendagri John Wempi Wetipo
Meski demikian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengungkapkan belum ada investasi yang terealisasi. Sehingga dana pembangunan IKN Nusantara masih mengandalkan APBN. Menurutnya, investor masih menunggu proses land clearing atau pemberesan lahan.
“Untuk investasi-investasi, bagaimana cara membelinya, semuanya kan ada kewenangan di Otorita. Cara beli tanah di sana, kan mereka akan membeli. Belum ada (investasi), sekarang yang dikerjakan yang APBN semua,” jelas jelas Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR di Istana Negara, Selasa (2/5) lalu.
Baca juga: Ini Dia Isi Pertemuan Prabowo – SBY
Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Jokowi pun membentuk Satgas Percepatan Investasi untuk Pembangunan Megaproyek IKN Nusantara, yang diketuai oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
“Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marves, Pak Luhut, yang akan mengkoordinir interdep dan semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN Nusantara ini dapat berjalan dengan lebih baik dan efisien lagi,” ujar Ketua Otorita IKN, Bambang Susantono, di Istana Negara, Senin (15/5). (sn02)
 membuat Presiden Jokowi minta Perdana){kind=link}