Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Fraksi DPRD Sumbawa menyoroti keberadaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut disampaikan dalam interupsi sidang paripurna penyampaian Jawaban Bupati Sumbawa Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Kamis (01/08).
Syamsul Fiqri, Wakil Ketua II sekaligus pemimpin sidang menegaskan, masa batu hijau saat ini telah berlalu. Dan Pemda Sumbawa musti berdikari dengan keberadaan tambang di Kabupaten Sumbawa.
“Kalau kita begini terus kita kan menjadi budak di daerah kita sendiri. Kita menginginkan bagi hasil, bukan dibagi oleh KSB. Ini adalah nurani DPRD dan Masyarakat Kabupaten Sumbawa,” ucapnya.
Fraksi Demokrat
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Yasin Musamma menegaskan, Terkait dengan keberadaan tambang di Kabupaten Sumbawa, terutama PT Amman Mineral, meminta keseriusan pemerintah daerah, untuk membangun perjanjian kerjasama. Dan perusahaan tambang tesebut musti melakukan sosialisasi tentsng sejauh mana saat ini keberadaan AMNT di dodo-rinti.
“Jangan sampai putra-putra daerah merantau di daerahnya sendiri. Lokasi tambang itu ada di Kabupaten Sumbawa, bukan di KSB,” ucapnya.
Fraksi Partai NasDem
Anggota Fraksi Partai NasDem, Bunardi mengatakan, Dodo-rinti adalah milik Kabupaten Sumbawa. Sehingga PT AMNT wajib membangun kota satelit khususnya di Kecamatan Ropang.
“Kami tidak ingi melihat masyarakat Sumbawa jadi penonton. Dan masyarakat Sumbawa musti diberdayakan,” kata dia, juga menambahkan, Sehingga meminta kepada oemda Sumbawa untuk betul-betul memperhatikan hal ini.
Fraksi Partai Golkar
Anggota Fraksi Partai Golkar, Ahmadul Kosasih menegaskan, jangan biarkan masyarakat Kabupaten Sumbawa resah, karena keberadaan tambang di Kabupaten Sumbawa. Tapi masyarakat Kabupaten Sumbawa tidak menjadi bagian dari tambang tersebut.
“Ini jangan dibiarkan berlarut. Kalau ini berlarut, maka Kabupaten Sumbawa menjadi ricuh nantinya. Ini tidak bisa dipungkiri,” kata dia.
Menurutnya, jangan sampaib Kekayaan alam Kabupaten Sumbawa dibawa ke tempat lain, dan Kabupaten Sumbawa mendapat ampas. “Kenapa tidak, kita ambil isi-isinya untuk Kabupaten Sumbawa. Bukan hanya tulang saja,” ucapnya, dan meminta keseriusan Pemerintah Daerah untuk memperhatikan keberadaan tambang di Kabupaten Sumbawa.
Fraksi Partai PAN
Anggota Fraksi Partai PAN, Ida Rahayu mengingatkan, Keberadaan tambang telah berkali-kali dibahas. Namun pemerintah daerah seolah menutup mata atas persoalan tersebut.
Dijelaskan, persoalan Tambang bukan persoalan yang tersembunyi, namun persoalan yang nyata adanya. Yakni Persoalan masyarakat yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, dan tidak diberdayakan.
“Sehingga kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, ketika eksekutif tidak serius dalam persoalan ini. Sementara kita menjadi daerah yang akan merasakan dampak lingkungan. Dodo-rinti sekarang sudah mulai ke eksploitasi, tapi kita tetap berdiam diri. Sampai kapan,” ucapnya.
Fraksi PDI-Perjuangan
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan, M. Tayeb menekankan, pembagian deviden untuk Kabupaten Sumbawa semestinya tidak sama seperti 9 Kabupaten/kota di NTB. Sementara PT AMNT sudah ke eksplorasi detail, Dan akan membangun konveyor dari dodo.
“Sebelum mereka membangun konveyor, harus ada kesepakatan berapa persen Sumbawa mendapatkan hasil pembagian. Jangan katak sekarang, kita sudah 20 tahun hanya dapat 2 persen,” tegas dia.
Sehingga, jika konveyor terbangun dan Kabupaten Sumbawa tidak berhasil membuat kesepakatan, maka tidak akan memperoleh keuntungan apapun. “Sudah pasti kita tidak dapat apa-apa. Karena material kita dibawa kesana (KSB),” ucap dia, dan berharap pemerintah daerah serius untuk menangani masalah tambang.
Fraksi PKB
Anggota Fraksi PKB, Sukiman K., menegaskan, Harus ada sikap bersama semua piah, baik secara politik maupun normatif. “apakah dalam bentuk MoU dan lainnya. Panggil pihak perusahaan. Baik tentang tata kelola, tenaga kerja, pemberdayaan,” ucapnya.
Ia memita, Pemerintah daerah haris bersikap tegas. “Sebab kalau kita bergumaam tiap saat seperti ini tidak akan ada hasil,” kata dia. (Using)
