Jakarta, Sumbawanews.com. – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat siang ini, Senin, 22 Mei 2023.
Dalam pertemuan tersebut, Mahfud yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Kominfo menceritakan detail kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) milik Badan Aksesibilitas Telekomunikai dan Informasi atau Bakti Kominfo yang menjerat Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.
Baca juga: Viral! Proyek BTS Kominfo Melibatkan Hasto Hingga Suami Puan?
Mahfud mengatakan presiden memberikannya tugas khusus untuk mengusut kasus tersebut.
“Untuk tugas khusus menyangkut BTS itu saya melaporkan berdasar hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh,” kata Mahfud di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023) dikutip Sumbawanews.com dari Tempo.co.
Baca juga: Selain Johnny Plate, Ini Dia Para Tersangka Korupsi BTS Kominfo
Proyek mulai bermasalah sejak 2020
Mahfud Md menjelaskan, dari hasil analisanya terhadap kasus ini, diketahui proyek BTS mulai bermasalah pada tahun anggaran 2020. Menurut Mahfud, proyek senilai Rp 28 triliun lebih itu awalnya berjalan lancar saja pada periode 2006 – 2019.
“Muncul masalah sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai Rp 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar Rp 10 koma sekian triliun pada tahun 2020-2021,” kata Mahfud.
Baca juga: Aktivis Desak KPK Percepat Penanganan Dugaan Kasus Korupsi di UNS
Tetapi, ketika laporan tentang proyek dan penggunaan dananya harus dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, Mahfud menyebut tower BTS Bakti Kominfo itu tidak ada. Kominfo pada saat itu beralasan pembangunan tower BTS terkendala pandemi Covid-19 dan minta perpanjangan sampai Maret 2022.
“Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan 21 Maret untuk itu,” ujar Mahfud.
Baca juga: Kebijakan Pimpinan UNS kembali Menjadi Sorotan, Isharyanto: Bermasalah Secara Hukum
Sejumlah tower disebut tak berfungsi
Akan tetapi saat tiba bulan Maret, Mahfud menyebut jumlah tower BTS yang dilaporkan hanya sekitar 1.100 tower dari 4.200 tower ditargetkan. Namun, saat diperiksa melalui satelit, dari 1.100 yang diklaim hanya 958 tower yang terlacak.
“Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel dan itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi,” kata Mahfud.
Baca juga: Masuk Kedokteran di UNS 1 Miliar, Kemana Uangnya?
Mahfud pastikan kasus BTS tidak sarat politik
Mahfud menyebut laporan tentang kronologi kasus korupsi BTS ini sudah disampaikan ke Jokowi. Ia menyebut kasus ini juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan politisasi.
“itu soal uang negara dan ada undang-undangnya. Kejaksaan Agung juga ingin dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai maslah hukum semata-mata,” kata Mahfud.
Baca juga: Kata Porno Menjadi Viral, Dokter Boyke: Awas! Otak Mengkerut Tidak Bisa Bekerja akibat Kecanduan Nonton Porno
Terakhir, Mahfud menyampaikan presiden meminta kepada para pegawai di Kemenkominfo untuk terus bekerja seperti biasa. Untuk saat ini Mahfud bakal menahkodai kementerian tersebut sampai ditunjuknya pegawai definitif.
“Jadi kasus ini akan berlanjut dan saya besok akan segera melantik 4 pejabat Eselon I yang baru di kantor Kemenkominfo,” kata Mahfud.
Johnny G. Plate menjadi tersangka keenam yang ditetapkan Kejaksaan Agung dalam proyek pembangunan BTS Bakti Kominfo. Johnny langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Rabu pekan lalu, 17 Mei 2023.
Baca juga: Setelah Ganjar Akui Suka Nonton Film Porno, Ini Pengakuan soal Tersebar Fotonya dengan Bintang Bokep Jepang Miyabi
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyesalkan kasus tersebut. Dia pun menyatakan harapannya agar kasus itu tak berbau politik. Aroma politik kasus ini muncul setelah NasDem mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden (Bacapres). Akibatnya, hubungan Jokowi dengan NasDem menjadi dingin. (sn02)
 Mahfud Md menemui Presiden){kind=link}