Home Berita B2W: Program Anies Jakarta Kota layak Huni, Hancur dalam Semalam oleh Heru

B2W: Program Anies Jakarta Kota layak Huni, Hancur dalam Semalam oleh Heru

April 16, 2023

Kebijakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membongkar trotoar untuk menjadi jalan raya demi memperlancar lalu lintas di kawasan Santa, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2023).Foto: Istimewa

JAKARTA, Sumbawanews.com.— Kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membongkar jalur pedestrian dan jalur sepeda yang dibangun pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan di sekitar Pasar Santa, Jakarta Selatan menuai kecaman. Akibat kebijakan Pj Gubernur tersebut, membuat perjalanan panjang mimpi ibu kota DKI Jakarta menjadi kota yang layak huni, ramah lingkungan hancur dalam satu malam.

Baca juga: Budiman Sebar Hoax Pertalite Turun, Netizen: Ternyata Ngibul itu Penyakit Menulat

Baca juga: Ubah Jalur Pedestrian Jadi Jalan Raya, Warganet Curiga Heru Ingin Hapus Jejak Anies Baswedan

Baca juga: Menteri PMK Muhajir di Rujak Netizen Gara-Gara Sebut “Rest Area” Bukan untuk Tidur

“Perjalanan panjang menjadikan Ibu Kota DKI Jakarta menjadi kota laik huni, accessible dan rendah emisi harus hancur dalam satu malam akibat kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang menghapus lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di perempatan Jalan Santa,” keluh ketua Umum Bike To Work Indonesia, Fahmi Saimima, dalam keterangannya kepada Republika, dikutip Sumbawanews.com, Ahad (16/4).

Selain itu, tentu kemubaziran anggaran atas penghancuran fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda ini bukannya tidak berimplikasi perbuatan melawan hukum. Puluhan milyar dialokasikan namun kemudian dihancurkan hanya dalam 1 (satu) malam. pic.twitter.com/SlQUZ8Oe5m

— Bike2Work Indonesia (@B2WIndonesia) April 16, 2023

Baca juga: Imbas Bongkar Jalur Sepeda Peninggalan Anies Oleh Heru, Kawasan Pemukiman Macet, B2W: Konflik Social di Depan Mata

Baca juga: Lucu! Setelah Dibongkar Heru, Trotoar dan Jalur Sepeda Warisan Anies Akan di Bangun Kembali

Baca juga: Panglima TNI : Kita Tingkatkan Menjadi Siaga Tempur

Menurut Fahmi Saimima, pembangunan kota modern berorientasi pada penciptaan suasana kota yang laik huni bagi warganya. Hal itu ditandai oleh udara segar, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), akses seluruh wilayah kota tanpa diskriminasi bagi berbagai kelompok terutama kelompok rentan. Termasuk bagi pejalan kaki dan jalur sepeda, opsi sarana mobilitas berorientasi pada rendah emisi, efisiensi energi dan ruang.

Baca juga: Pistol Dirut BUMN Berdikari Meletus di Bandara Makassar, Erick Thohir Bakal Sanksi

Baca juga: Diduga Heru Hancurkan Legacy Anies, Andi Sinulangga: Trotoar jadi Korban Gubernur Drop-Dropan

“Pengembangan lajur sepeda di Jakarta adalah yang paling progresif di dunia saat ini, jadi seharusnya dipertahankan dan diperluas secara massif di seluruh wilayah kota,” ujar tegas Fahmi Saimima.

Baca juga: Kompak! Setelah PDIP Kini PSI Bela Heru Terkait Bongkar Trotoar Warisan Anies

Baca juga: Heru Bongkar Trotoar Peninggalan Anies, Geisz Chalifah Tantang Politisi PDIP Adu Data

Fahmi Saimina mengatakan, apa pun yang dilakukan DKI Jakarta akan menjadi benchmark bagi kota-kota lain tidak hanya di Indonesia. Namun, cara mengatasi kemacetan di Jakarta dengan menghapus jalur sepeda dan jalur pedestrian adalah melawan kecenderungan di kota-kota di dunia yang justru mulai memprioritaskan manusia, bukan kendaraan bermotor.

Baca juga: Ulah Heru Bongkar Trotoar Warisan Anies Bikin Macet Parah, Akhirnya Dishub DKI Bongkar Beton Pembatas

Baca juga: Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Bambang Tri Divonis 6 Tahun Penjara

Baca juga: Korban Podcast Ijazah Palsu Jokowi, Gur Nur di Vonis 6 Tahun

“Lajur sepeda selain sebagai penanda kemajuan peradaban kota, juga sangat efektif mengendalikan kemacetan dan emisi kendaraan”, tegas Fahmi Saimima.

Baca juga: Tiktoker Bima Kritik Jalanan Lampung Rusak Berujung di Polisikan, Legislator Minta Tak Diproses

Baca juga: Bongkar Trotoar Warisan Anies, Ini Pembelaan Heru Budi

Lebih lanjut, Fahmi Saimima menilai kebijakan membangun fasilitas angkutan umum masal, BRT Trans Jakarta dengan jaringan Jaklingko dipadu dengan kebijakan Non Motorized Transport (NMT) yaitu fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda adalah cara tepat dan efektif. Tentu saja dalam rangka menekan emisi sekaligus mengendalikan kemacetan yang mendera DKI Jakarta selama berpuluh tahun.

Baca juga: Pusat Astronomi Internasional Tetapkan Idul Fitri 21 April 2023, Bersamaan dengan Penetapan Muhammadiyah!

Baca juga: Inilah Jumlah Pembayaran Zakat Fitrah 2023 Jabodetabek

Padahal, sambung Fahmi, kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang telah dilaksanakan dalam dua dekade cukup membuahkan hasil. Karena terbukti emisi gas rumah kaca atau GRK dan emisi pencemaran udara dapat ditekan dengan angka konstan sekalipun terjadi peningkatan akvitias industri, transportasi dan proses pembangunan. Karena pola pandang sebuah kota, kata dia, seharusnya layak untuk hidup manusia, bukan layak bagi mesin.

baca juga: Giliran Puro Mangkunegaran Solo Tak Izinkan Muhammadiyah Salat Id di Pamedan, Ini Alasannya!

Baca juga: Pemkot Pekalongan Larang Shalat Id Muhammadiyah di Lapangan Mataram, Ganjar Tidak Berdaya

“Jadi kalau yang kejadian hari ini, di mana kita protes soal dibongkarnya jalur sepeda untuk kepentingan jalan dengan dalih mengurangi kemacetan, itu adalah sebuah kemunduran drastis dari pola pembangunan Jakarta yang diciptakan oleh kepemimpinan sebelumnya,” tutur Fahmi Saimima.

Baca juga: Imbas Ubah Trotoar Warisan Anies oleh Heru Jadi Jalan, Macet Mengular Sepanjang Kawasan Mampang – Senopati

Baca juga: Viral! Uya Kuya Fasilitasi Pemulangan Jamil Wahab warga Taliwang Sumbawa yang di Penjara 43 Tahun di Malaysia

Baca juga: Selama Libur Lebaran 2023 Tarif Tol Gratis, Tapi Ini di Malaysia

Sebenarnya pengakuan dari Fahmi Saimima, pihaknya sudah dua kali memberikan teguran kepada Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pertama saat tidak menganggarkan terhadap pengembangan jalur sepeda yang ditargetkan 500 km samapai tahun 2024, bahkan anggaranya sampai dinolkan. Kedua mengenai kejadian yang mengganggu stabilitas jalur pedestrian dengan dalih untuk mengatasi kemacetan.

Baca juga: Koalisi Perubahan: Target Kemenangan Anies di Aceh Capai 90 Persen Suara

“Baru saja meneliti bahkan, bahwa ada aturan dalam UU itu bahwasanya aset yang di bawah lima tahun itu dilarang perbaikan, pembongkaran, dan ini artinya menciderai tujuan pembangunan yang sudah disepakati bersama,” tutup Fahmi Saimima.

Baca juga: PDIP Dukung Heru Bongkar Trotoar Warisan Anies Jadi Jalan, B2K: Partai Anti Trotoar dan Jalur Sepeda!

Hingga berita ini diturunkan, Republika belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta guna menanggapi kritik dari komunitas Bike to Work. Upaya konfirmasi lewat sambungan telepon dan layanan pesan singkat tidak direspons oleh pejabat terkait yang coba dihubungi pada Ahad (16/4/2023).

Baca juga: Megawati akan Gandeng Jokowi Pimpin Komunikasi Koalisi PDIP

Namun, lewat keterangan tertulis pada Ahad, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berdalih, pihaknya melakukan perbaikan ukuran jalan raya yang terkait dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa), Jakarta Selatan untuk mengurai kemacetan dan menambah kenyamanan warga yang berlalu lintas.

Baca juga: Indef: Perputaran Uang Lebaran 2023 Diproyeksi Capai Rp150 Triliun, UMKM Diuntungkan

“Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo.

Baca juga: Kata Jokowi, Tiga Perusahaan Eropa Akan Investasi Pabrik Baterai Mobil di Maluku Utara

Ditambah lagi setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut, semakin banyak pula aktivitas masyarakat di luar rumah. “Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan berbagai langkah cepat yang dibarengi evaluasi, sehingga kebijakan efektif dan tepat sasaran,” ujar Syafrin.

Baca juga: Heru Ubah Trotoar Warisan Anies, Ini Kata Dishub DKI

Setelah melalui kajian bersama Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, diputuskan untuk membuka ruas jalan yang tidak dipakai untuk kendaraan melintas atau jalan idle sebagai akses kendaraan. Kemudian, Dinas Bina Marga (DBM) DKI melakukan penyesuaian pada trotoar dengan melakukan pemasangan ramp yang menyesuaikan kemiringan trotoar dan diaspal sehingga jalan idle dapat dilintasi kendaraan.

Baca juga: CERI: Kejati Banten Jauh Lebih Serius dari Pidsus Kejagung Usut Dugaan Proyek Fiktif di Group Telkom

Saat ini, kata Syafrin, Pemprov DKI Jakarta terus memantau kondisi lalu lintas di persimpangan Santa untuk kemudian dikaji lebih lanjut. Dishub DKI Jakarta juga telah menurunkan sejumlah personel untuk mengawasi pergerakan lalu lintas di persimpangan Santa usai ditata.

Baca juga: Terlibat Narkoba, Artis Inisial HF Ditangkap di Penginapan Permata Hijau, Siapa HF?

Dishub DKI juga telah melakukan pertemuan dengan beberapa komunitas seperti Koalisi Pejalan Kaki, Bike to Work, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Road Safety Asociation, dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) di Simpang Santa pada Ahad pagi. Dalam pertemuan tersebut, Dishub DKI memberikan penjelasan terkait tujuan dilaksanakannya penataan simpang Santa dan akan dilaksanakan penataan kembali terhadap fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di kawasan tersebut.

Baca juga: Koalisi Sipil Tabur Bunga di Lokasi Trotoar Warisan Anies yang Diubah Heru Menjadi Jalan

“Kami akan membuat desain penataan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dengan melibatkan komunitas, sebelum dilaksanakan penyediaan fasilitasnya. Sehingga bagi pejalan kaki dan pesepeda yang akan menyeberang tetap memenuhi prinsip pergerakan yang selamat, aman, nyaman, dan menerus,” jelas Syafrin.(republika/sn03)

Baca juga: Heru Bongkar Trotoar Warisan Anies, B2K: Anak Kesayangan Pakde Jokowi, Masih ada 100 KM Jalur Sepeda Yang Bisa Dihapus, Mumpung Jadi Gubernur