Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
AS dan China begitu ketat menjaga keamanan data dan mengawasi nya. Indonesia di bawah Rezim Joko Widodo, KPU malah serahkan data Gratis dan Di bayar lagi ke China.
Perang antara China melawan AS dalam membela keamanan data khususnya dalam produk mobil Tesla – Elon Musk melawan Mobil2 Buatan RRC yang di impor oleh AS, patut menjadi pelajaran.
Bagaimana tidak, Xi Jinping membikin aturan ketat mobil Tesla Masuk China, sehingga setelah Elon Musk turun gunung ke China menemui PM China Li Qiang, baru Jinping melunak.
Demikian juga, Presiden AS, Joe Biden mengawasi ketat masuk nya mobil2 China ke AS, seperti: BYD, Lotus, Li Auto, Nio, Nezha di tetapkan lolos data keamanan China seperti yang di siarkan cnbcindonesia 30/4.
Jika membandingkan ketatnya pemerintah China dan AS mengawasi data nya, meski dalam hal produk mobil nya. Maka apa yang di lakukan oleh KPU yang gandeng server KPU dengan Alibaba.com itu soal data kependudukan itu termasuk kejahatan terhadap keamanan Negara dan Rakyat Indonesia.
Mengingat Alibaba.com sudah dibawah kendali rezim komunis PKC – Xi Jinping sejak Jack Ma bermasalah dengan Rezim Komunis itu. Artinya KPU juga sudah di bawah kendali PKC melalui server Alibaba.com yang di ungkapkan oleh Dr KRMT Roy Suryo waktu itu.
Ikatan kerjasama antara Alibaba.com China dengan KPU tanpa persetujuan DPR adalah penaggaran UU keamanan Penduduk dan keamanan negara.
Dan penanggung jawab pilpres adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena nya Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab atas bobolnya data kependudukan dan keamanan Rakyat dan Negara’ dan juga negara keluar kan dana miliaran rupiah untuk itu.
DPR RI harus membentuk Pansus untuk mengusut kejahatan ini atau hal ini dapat di bawah ke Hak Angket agar di usut sampai tuntas termasuk Joko Widodo harus di mintai tanggung jawab.
Beberapa waktu laku, presiden Joko Widodo sesumbar sudah mengantongi semua data dan informasi soal partai politik. Meski ini pelaggaran terhadap partai politik tetapi di lakukan oleh Joko Widodo.
Sedangkan untuk keamanan data Rakyat dan Negara, Joko Widodo tidak bersuara. Di sini terlihat Joko Widodo hanya lebih mengutamakan kepentingan politik dan kekuasaan nya. Tidak memperdulikan kepentingan, keselamatan dan keamanan Rakyat dan Negara
Surabaya: 2 Mei 2024
