Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Anggota DPRD Sumbawa, Hasanuddin SE, mendesak Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi gas LPG, khususnya gas melon 3 kg. Dirinya meminta kepada pemerintah daerah dan leading sektor untuk memperbanyak turun lapangan meninjau dan mengawasi pasar gas LPG agar sesuai dengan HET.
Baca Juga: Anggota DPRD Harapkan Perencanaan Pembangunan Membawa Manfaat Nyata Bagi Masyarakat
Disebutkannya bahwa sistem distribusi gas dan BBM yang ada saat ini tampaknya masih memiliki banyak celah sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan. Pengawasan yang lebih intensif dan melibatkan berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
Dikatakannya Lemahnya perlindungan konsumen menyebabkan masyarakat rentan terhadap praktik-praktik curang seperti penjualan gas dengan harga di atas HET. Masalah kelangkaan gas dan BBM Solar tidak hanya berdampak pada konsumen individu, tetapi juga pada sektor-sektor ekonomi seperti perikanan dan pertanian.
“Kami meminta kepada Pemda Sumbawa untuk sering turun ke lapangan melihat langsung kondisi pasar dan distribusi gas melon ini, agar tidak lagi terjadi kelangkaan maupun melonjaknya harga di tangan Konsumen atau masyarakat” ujarnya di Sumbawa 9 September 2024
Menurutnya perlu juga melibatkan Lembaga Perlindungan Konsumen karena dirinya menemui juga penjualan gas dengan harga 35.000 hingga 40.000 pertabung gas melon 3 kg.
“Pemda perlu juga menganggarkan biaya turun lapangan bersama Lembaga Perlindungan Konsumen dan jajaran terkait seperti Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sehingga tidak lagi beralasan karena tidak da anggaran sehingga tidak bisa melakukan kontrol ke kecamatan – kecamatan ” tandasnya
Dikatakannya, atas temuan penyelewengan juga perlu diberikan sanksi baik pangkalan maupun agen karena merekalah yang bersentuhan langsung melakukan pembinaan pada pangkalan dan kios. Sehingga pangkalan lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat jangan dibalik lebih mendahulukan kios. “Hal ini sama saja mengambil uang masyarakat dan masyarakat kita tidak semuanya mampu ada juga yang miskin dan tidak mampu” tegas Daeng Unding akrab disapa politisi Nasdem dari Dapil III ini.
Demikian pula masalah BBM Solar di wilayah Tarano, Dikatakan Daeng Unding saat ini masyarakat nelayan teriak dan juga kesulitan karena pasca diberikannya sanksi kepada POM di Tarano tak lagi menjual Solar.
“Pertamina semestinya memberikan solusi atas kebutuhan nelayan karena wilayah timur itu kebutuhan nelayan yang terbanyak sementara harga ikan juga nggak naik. Ini perlu diperhatikan jangan karena sanksi kepada POM membuat masyarakat Sumbawa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan Solar.
“Saya minta Pertamina perlu berpikir solusinya karena kebutuhan masyarakat terhadap solar. Sebab jika nelayan tidak beroperasi karena tidak ada solar kasihan tidak bisa makan, demikian pula petani.Pertamina perlu memikirkan solusi yang lain jika memberikan sanksi” pungkasnya. (Using)
