Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Juru Bicara Badan Anggaran, Achmad Fachry dalam Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (14/08), mengatakan, Dalam proses pembahasan ada beberapa hal yang berkembang, baik berupa kritik, saran, pendapat, dukungan dan masukan. Sehingga patut dijadikan sebagai pertimbangan bersama di tahun rencana dan masa yang akan datang.
Dijelaskan, dari Sektor Pendapatan, Badan Anggaran DPRD meminta Pemerintah Daerah agar dapat memantapkan kelembagaan melalui Peningkatan peran dan fungsi OPD Pengelola Pendapatan Daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi, Koordinasi dan komunikasi lebih intensif antara pusat dan daerah dan Meningkatkan dividen BUMD. Kemudian Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan/atau lembaga dalam membayar pajak dan retribusi daerah, Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang pendapatan daerah, Peningkatan kinerja organisasi dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak, serta Penempatan aparatur yang kompeten & terpercaya dalam memberikan pelayanan.
Baca Juga: Banggar Dewan Dorong Pemda Wujudkan 6 Prioritas Pembangunan
Sektor Belanja, Badan Anggaran DPRD meminta Pemerintah Daerah agar memprioritaskan belanja untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, Membiayai pemenuhan belanja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, pemenuhan alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD, pemenuhan alokasi belanja kesehatan sebesar 10% dari total APBD setelah dikurangi belanja gaji, Optimalilasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), dan Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Kemudian Mendanai kegiatan yang sudah ada MoU dan kegiatan lanjutan, Pemenuhan alokasi Gaji dan Tunjangan P3K, Dukungan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024, Pembiayaan multi sektoral seperti penurunan stunting, peningkatan ekonomi wilayah, pengentasan kemiskinan, penguatan destinasi pariwisata dan pencapaian target kabupaten layak anak, dan Membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya, demi terlaksananya program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan Daerah namun tidak masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Sektor Pembiayaanm Badan Anggaran DPRD mendorong Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan dari pencairan dana cadangan daerah. Dan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk pembayaran pokok Hutang Daerah yang akan jatuh tempo, dan penyertaan modal bagi BUMD. (Using)
