Home Berita Waka I DPD Demokrat NTB Kutuk Keras Wacana Sistem Proporsional Tertutup

Waka I DPD Demokrat NTB Kutuk Keras Wacana Sistem Proporsional Tertutup

Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Syamsul Fiqri, Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB), mengutuk keras wacana Pemilu Sistem Proporsional Tertutup. Sebab sistem tersebut dipandang mematikan alat demokrasi dan mengembalikannya sistem di zaman Orde Baru.

“Saya sebagai waka I Demokrat NTB mengutuk keras sistem proporsional tertutup. Karena ini mematikan alat Demokrasi, serta menghilangkan ruh dari pergerakan mahasiswa yang telah memperjuangkan Reformasi,” kata Fiqri, sekaligus Wakil Ketua II DPRD Sumbawa, di ruang kerjanya, Kamis (12/01).

Ia menegaskan, Partai Demokrat dari DPP tetap mengkritisi dan menolak wacana tersebut. “Saya adalah produk DPRD Pemilu awal yang dilakukan secara langsung. Itu proporsional terbuka. Kami di Demokrat, apalagi Ketum AHY selalu mengkritisi itu,” jelasnya.

Menurutnya, sistem Pemilu Proporsional tertutup ibarat memberikan pilihan kepada masyarakat untuk membeli kucing dalam karung. Dan sistem tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang menginginkan demokrasi berjalan sehat.

“Kalau ada satu partai apalagi pemerintah untuk mengusulkan proporsional tertutup, sama dengan memilih kucing dalam karung. Sementara Reformasi itu sendiri adalah menginginkannya Demokrasi yang betul-betul sehat. Artinya kita kembali ke sistem sebelumnya. Kita ingin menutup keran Demokrasi. Artinya pemerintah ingin mengembalikan sistem di orde Baru,” jelasnya.

Ia menambahkan, beberapa partai politik saat ini telah menyatakan menolak wacana tersebut termasuk Partai Golkar. Sementara Partai Golkar merupakan partai yang berjaya di era Orde Baru.

“Sementara Golkar saja yang berjaya di orde Baru, sekarang bersama Demokrat dan beberapa partai lain itu menolak sistem ini,” kata dia.

Ia mensinyalir, sistem tersebut akan menurunkan partisipasi politik para politisi. Dan akan menciptakan kekuatan atau oritas partai menjadi lebih kuat.

“Dan dengan sistem ini, maka kewenangan partai akan menjadi sangat dahsyat. Otority parti itu akan menjadi sangat mutlak. Kalau ini terjadi, saya yakin banyak caleg yang tidak mau maju. Partisipasi politik di kalangan politisi akan menurun,” sebutnya. (Using)

Previous articleLestarikan Budaya Lokal Bersama Masyarakat Papua, Satgas Yonif R 321/GT Belajar Mainkan Alat Musik Tradisional
Next articleDeteksi Dini dan Cegah Dini, Babinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya Komsos Dengan Warga Binaan
Kami adalah Jurnalis Jaringan Sumbawanews, individu idealis yang ingin membangun jurnalistik sehat berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik, kami sangat menjunjung tinggi kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, dengan Ethos Kerja, Koordinasi, Investigasi, dan Verifikasi sebelum mempublikasikan suatu artikel, opini, dan berita, sehingga menjadi suatu informasi yang akurat, baik dalam penulisan kata, maupun penggunaan tatabahasa.