Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Sumbawa, H. Burhanuddin Jafar Salam mengingatkan, agar dalam melaksanakan hajat besar, musti diimbangi dengan kemampuan penganggaran. Sehingga dengan pelaksanaan hajatan, tidak mengorbankan hal-hal asasi dan mendasar bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa.
“Semangatnya dalam pengelolaan apapun, tentu semangatnya harus sehat. Ketika mengadakan sebuah moment kalau kondisi yang tidak sehat, bukan manfaat yang kita peroleh. Namun Naudzubillahi Mindzalik, jangan sampai menjadi mudarat. Moment itu jangan hanya jadi festivalisasi, namun kelanjutan jangka panjangnya yang menuda program rutin dan dasar dari sebuah pemerintahan, saya rasa kurang elok juga,” ucap H. Burhanuddin Jafar Salam, di kediamannya Rabu (09/02).
Seperti rencana pegelaran MXGP. Jangan sampai pelaksanaan hajatan internasional tersebut menyebabkan penundaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya antara eksekutif dan lagislatif.
“Misalnya MXGP, saya mengapresiasi ada moment-moment seperti itu apalagi itu berskala internasional. Tentu ada kebanggan, bagi kami orang Sumbawa. Namun secara rasional, ketika anggaran-anggaran ini minim apalagi moment itu nanti akan butuh share anggaran APBD I, APBD II dan APBN. Ya tentu ini menjadi sebuah tanda tanya. Karena ada beberapa hal mendasar tidak terbayar sampai selesai tahun anggaran, menunda program. Bahasa menunda, karena ini sudah ada time schedule-nya, maka tentu tujuan program itu tidak bisa maksimal. Apalagi program-program yang mendasar di kabupaten kita,” tutur BJS Sapaan akrabnya.
Sehingga, kemampuan penganggaran tetap musti dipertimbangkan. Sehingga tidak melahirkan beban setelah kegiatan berlangsung. “Saya bukan tidak menysukuri, dengan ada hajat besar itu. Tapi tolong diingat, kemampuan kita harus berimbang. Tidak membuat kita ngos-ngosan setelah acara itu. Ketika kita membuat hajat besar, tentu tidak boleh mengganggu hal-hal asasi dan mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumbawa,” jelasnya.
Bila Berhutang
Namun apabila dengan hajatan besar tersebut daerah musti berhutang ke pihak lain, maka harus transparan dan memenuhi amanat ketentuan yang berlaku. “Menghutang adalah hal yang bisa di kehidupan sekarang. Namun alasan menghutang itu menjadi hal yang principal, ya sah-sah saja. Skema berhutangnya bagaimana, skema pembayarannya bagaimana, hutang itu untuk apa, harus transparan. Harus juga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tegas BJS.
Ia menyarankan, pemerintah daerah harus kreatif dan inovatif untuk mencari sumber anggaran lain. Namun dengan catatan, nantinya tidak menyandera kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh setelah hajatan berlangsung.
“Pemerintah harus kreatif mencari sumber anggaran, sepanjang itu tidak menjadi tersandera kebijakan akibat hutang-hutang itu. Bukan hanya sekedar kita berhutang untuk menutupi, untuk melaksanakan moment-moment yang memang tidak terprogram sebelumnya. saya menjadi tanda tanya, ada program yang ditunda yang telah disepakati melalui pembahasan-pembahasan eksekutif dan legislative. Karena ketika itu diprogramkan, bukan hanya proses, tapi schedule dari program tersebut, maka out putnya menjadi tidak maksimal,” ucapnya. (Using)
