Sumbawanews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR pada 19 November 2026 sebagai langkah strategis dalam pemberantasan korupsi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, aturan ini selaras dengan upaya lembaga untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. KPK juga menekankan bahwa setiap penindakan korupsi tidak hanya bertujuan menjerat pelaku, tetapi juga menjadi sarana edukasi masyarakat dan menutup celah munculnya modus baru. Selain perampasan aset, KPK mendorong kriminalisasi delik-delik dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), seperti kekayaan tidak wajar, perdagangan pengaruh, suap di sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing.
Budi menjelaskan, KPK telah rutin melakukan penyitaan aset sejak tahap penyidikan untuk dijadikan barang bukti dan dilelang sebagai uang pengganti setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Lembaga ini juga tidak ragu menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika ditemukan upaya menyembunyikan atau mengalihkan hasil korupsi. Pengesahan UU ini menutup perjalanan panjang selama 18 tahun di DPR, setelah melalui 87 rapat dengar pendapat, 15 kunjungan kerja ke provinsi, dan 46 kunjungan ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi publik. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pengesahan ini bukan hasil tekanan, melainkan hasil proses pembahasan yang matang dan inklusif.















