Sumbawanews.com,- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan para menteri agar tidak terus-menerus melimpahkan persoalan antarinstansi kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa koordinasi dan tanggung jawab kolektif harus menjadi prioritas, bukan bergantung pada keputusan tertinggi. Setiap kementerian diharapkan mampu menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, menghormati kewenangan masing-masing, dan hanya membawa masalah ke presiden jika benar-benar memerlukan keputusan strategis disertai opsi solusi. Yusril menambahkan, koordinasi tidak boleh berhenti pada berita acara rapat, tetapi harus berujung pada tindak lanjut nyata.
Kemenko Kumham Imipas, menurutnya, berperan menyinkronkan kebijakan dan membantu menyelesaikan hambatan antarkementerian tanpa mengambil alih tugas teknis. Ia mencontohkan, masalah hukum dan HAM yang bersifat lintas sektor—seperti pemenuhan hak kesehatan atau kebebasan beragama—harus dikelola oleh kementerian terkait dengan pendekatan kolaboratif, bukan menunggu instruksi presiden.















