Sumbawanews.com,- Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Brigjen Eko Hadi Santoso berlangsung Selasa, 17 November 2026, di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, menyusul dugaan keterlibatannya dalam penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Eko, yang pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, diduga menerima perintah penyadapan melalui WhatsApp dari Slamet Uliandi, tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik. Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua, dengan anggota Irjen Agus Dwi Hermawan, Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Ari Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi. Penyidikan Bareskrim mengungkap bahwa penyadapan dilakukan tanpa prosedur hukum dan menyasar tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, dan pengusaha. Eko menjadi tersangka keempat dalam kasus ini, bersama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution yang sebelumnya telah dihukum dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Barang bukti yang disita mencakup 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk, sementara para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan 332 KUHP serta Pasal 32 UU ITE.















