Sumbawanews.com,- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengasuhan di pesantren menyusul dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Jakarta Selatan. KPAI meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya korban lain, menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan perlindungan dan pemulihan korban menjadi prioritas utama, tanpa menunggu selesainya proses hukum.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menekankan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren bukan sekadar kejahatan individu, melainkan indikasi kegagalan sistem pengawasan dan perlindungan anak. Ia menyoroti struktur kuasa yang timpang antara pengasuh dan santri dalam kehidupan asrama 24 jam, yang membuat anak takut melapor, terutama jika pelaku adalah figur yang dihormati dan memiliki otoritas atas kehidupan mereka.
Jasra menegaskan, jangan hanya menanyakan mengapa korban terlambat melapor, tetapi juga mengapa sistem tidak mampu mendeteksi dan mencegah kekerasan sejak awal. KPAI mendorong penerapan model Child Safeguarding atau Himayatu Tholabah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026, yang mencakup pemetaan risiko, kode etik pengasuh, rekrutmen aman, pelatihan berkala, pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta pengawasan berlapis.
Menurut Jasra, ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya seberapa cepat pelaku dihukum, tetapi seberapa kuat negara mencegah anak menjadi korban.
