Sumbawanews.com,- Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia bukan takdir yang harus diterima, melainkan masalah struktural yang harus diubah melalui sosialisme Islam. Dalam dialog publik di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, ia menyatakan bahwa pendekatan pembangunan selama 25 tahun terakhir gagal menyelesaikan akar masalah, terlalu fokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperjuangkan keadilan sosial. Ia menekankan bahwa solusi nyata terletak pada penguasaan tanah, akses permodalan, dan pemutusan jerat pinjaman online yang kini melanda hampir seluruh lapisan masyarakat.
Cak Imin mengapresiasi terbitnya Undang-Undang Reforma Agraria sebagai pencapaian besar yang disebut para aktivis sebagai “reformasi kedua”. Ia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Reforma Agraria (BRAN) sebulan lalu, sebuah langkah yang dinilai sebagai terobosan untuk membuka akses lahan bagi petani kecil yang selama 30 tahun terakhir hidup di bawah kepemilikan lahan kurang dari setengah hektare. Ia menegaskan, meski sertifikasi tanah pernah digalakkan di era sebelumnya, tantangan struktural ini belum pernah terjawab secara mendasar.
Selain itu, ia mengkritik maraknya pinjol yang kini menjadi ancaman baru lebih berbahaya daripada rentenir tradisional. Menurutnya, fenomena ini bukan sekadar masalah individu, melainkan bukti kegagalan sistem dalam menjamin akses pendapatan yang adil. Sosialisme Islam, tegasnya, bukanlah ideologi kiri atau komunisme, melainkan pengejawantahan nilai-nilai Al-Qur’an dan sunnah yang menuntut kebijakan politik berpihak pada yang lemah. Ia mengingatkan bahwa gagasan ini berakar kuat dalam sejarah pergerakan bangsa, dari Sarekat Islam hingga keputusan Munas Alim Ulama NU 2017 yang melarang monopoli tanah.
“Rakyat sudah bosan mendengar kata keadilan. Kita tidak sekadar menjanjikan, tapi menunjukkan siapa yang menikmati, siapa yang menanggung, lalu kita ubah bersama. Islam tidak pernah netral terhadap ketidakadilan,” ujar Cak Imin.
