Sumbawanews.com,- Michael Sianipar tetap menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) meski PSSI telah memberhentikannya melalui Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada Kamis, 12 November 2026. Ia berpegang pada Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI yang sah secara hukum. Menurutnya, perubahan kepengurusan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART, termasuk pengajuan kongres luar biasa, bukan lewat keputusan sepihak PSSI. Ia menilai penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua FFI oleh PSSI adalah tindakan ilegal karena melanggar prosedur organisasi yang dilindungi negara.
Sianipar menekankan bahwa kepengurusan FFI yang dipimpinnya sah karena didukung SK Kemenkum dan AD/ART yang telah disahkan. Ia menolak tegas upaya penggantian kepengurusan tanpa mengikuti aturan internal FFI, menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran hukum. Ia juga menyatakan belum menerima komunikasi resmi dari PSSI terkait penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua FFI. Jika penunjukan itu benar-benar dilakukan, Sianipar mengancam akan melaporkan pihak yang menerbitkan surat penunjukan tersebut ke Kementerian Hukum dan aparat kepolisian.
PSSI, dalam SK yang sama, menyatakan penetapan Michael Sianipar sebagai Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tidak lagi berlaku. Surat itu juga secara eksplisit menunjuk Vivin Cahyani, anggota Komite Eksekutif PSSI, sebagai Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia. Namun, Sianipar menolak mengakui legitimasi keputusan tersebut, menegaskan bahwa otoritas tertinggi dalam kepengurusan FFI tetap berada pada AD/ART dan bukan pada keputusan PSSI. Konflik ini kini berpotensi memicu sengketa hukum antara dua lembaga sepak bola nasional.
