Sumbawanews.com,- Pimpinan MPR belum menerima surat resmi terkait rencana DPR mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau akrab dipanggil Bambang Pacul menegaskan bahwa MPR hanya akan bertindak setelah seluruh proses di DPR selesai. “MPR itu kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menekankan bahwa bola saat ini masih berada di tangan DPR, dan MPR tidak akan memberikan komentar sebelum menerima dokumen resmi.
Fraksi PDIP, yang menjadi pengusul HMP, menegaskan langkah itu sebagai keputusan organisasi, bukan sikap pribadi anggota. Bambang Pacul menegaskan, keputusan itu telah disepakati dalam rapat pleno fraksi dan merupakan jalan konstitusional yang jelas. “Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” tegasnya. Ia menolak menafsirkan dukungan terhadap HMP sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap Gibran, melainkan sebagai bentuk kesatuan sikap politik internal partai.
Sementara itu, Bambang Pacul enggan berkomentar mengenai rencana Gibran mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya. Ia mengaku khawatir pernyataannya akan dianggap sebagai pendapat pribadi yang spekulatif. “Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” katanya. Ia menegaskan, setiap pernyataan pimpinan MPR harus berpijak pada konstitusi dan hukum, bukan pada persepsi atau opini pribadi.
