Sumbawanews.com,- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya, sementara pimpinan DPR memastikan proses politik berupa hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkannya tetap berjalan paralel. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan, kedua langkah tersebut merupakan hak konstitusional yang saling tidak menghalangi.
Menurut Saan, Gibran memiliki hak penuh untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sekaligus menanggapi tudingan terkait dokumen pendidikannya yang telah menjadi perdebatan publik sejak putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ia menekankan, penghormatan terhadap hak hukum seseorang adalah prinsip dasar demokrasi.
Saan menambahkan, meski sejumlah anggota DPR mengusulkan HMP sebagai sarana politik untuk menilai kelayakan jabatan Wapres, hal itu tidak akan menggagalkan atau menunda upaya hukum yang sedang diupayakan Gibran. Keduanya, kata dia, bisa berjalan secara bersamaan tanpa konflik.
Proses politik di DPR, lanjutnya, tetap akan mengikuti prosedur dan tata tertib yang berlaku, tanpa mengabaikan hak hukum individu yang sedang dipertaruhkan.
