Sumbawanews.com,- Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa demonstrasi nasional yang direncanakan pada 31 Oktober 2026 berpotensi memicu kerusuhan besar di sejumlah kota, menyusul kekerasan yang meluas selama aksi protes sebelumnya. Pemerintah menghadapi tekanan sosial yang semakin dalam akibat kenaikan biaya hidup, ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, dan tuntutan reformasi pendidikan yang awalnya dipicu oleh aksi pelajar. Macron, dalam kunjungannya ke Marseille pada 26 Oktober, menyebut hari itu sebagai “hari berisiko tinggi” dan menegaskan aparat keamanan akan dikerahkan secara masif untuk mencegah kerusakan dan penjarahan. Pemerintah juga bersiap menghadapi mobilisasi nasional serikat pekerja pada 5 November, yang dikhawatirkan memperpanjang ketegangan menjelang pemilihan presiden 2027.
Macron secara terbuka mengakui kegagalan aparat keamanan dalam memprediksi skala kekerasan pada demonstrasi 17 Oktober, ketika ribuan orang turun ke jalan di Paris, Marseille, dan kota-kota besar lainnya. Ia mengatakan pihak berwenang tidak mengantisipasi mobilisasi massal kelompok sayap kiri radikal sejak pagi hari, maupun keterlibatan kelompok kriminal yang memanfaatkan kerusuhan untuk menjarah toko dan merusak fasilitas publik. Jumlah polisi yang dikerahkan saat itu dinilai tidak memadai menghadapi kompleksitas ancaman yang muncul. Pada 24 Oktober, sekitar 70 ribu polisi dikerahkan menyusul aksi yang melibatkan 410 ribu orang menurut data Kementerian Dalam Negeri, meski Konfederasi Umum Buruh Prancis (CGT) menyebut angka hingga 800 ribu peserta.
Demonstrasi yang kini mengguncang Prancis bermula dari aksi pelajar sekolah menengah pada September 2026 yang menuntut perbaikan kondisi pendidikan—mulai dari kekurangan guru hingga bangunan sekolah yang memprihatinkan. Gerakan itu kemudian meluas setelah serikat pekerja, mahasiswa, dan kelompok Rompi Kuning bergabung, mengubah tuntutan lokal menjadi gerakan nasional yang mengecam ketimpangan ekonomi, daya beli yang anjlok, dan kualitas pelayanan publik. Keterlibatan kembali Rompi Kuning—gerakan yang awalnya muncul pada 2018 menentang kenaikan pajak bahan bakar—memberi dimensi politik yang lebih dalam, mengingatkan publik pada gelombang protes besar sebelumnya yang mengguncang negara itu.
Pemerintah menolak menerapkan keadaan darurat nasional, menegaskan bahwa ketertiban masih bisa dipertahankan dengan alat hukum dan keamanan yang ada. Langkah-langkah baru akan diterapkan pada 31 Oktober, termasuk pengalihan rute demonstrasi menjauhi pusat kota guna melindungi fasilitas umum dan kegiatan ekonomi, tanpa melarang hak berkumpul. Macron juga mengunjungi Balai Kota Marseille yang rusak akibat serangan demonstran, bertemu dengan aparat keamanan dan pelaku usaha yang terdampak, untuk menunjukkan komitmen memulihkan ketertiban.
