Sumbawanews.com,- Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa menegaskan bahwa kesalahan teknis di lapangan tidak boleh disamakan dengan pelanggaran berat seperti suap atau pengaturan skor. Pernyataan itu disampaikan Ogawa saat mengevaluasi kinerja wasit hingga pekan keenam Liga Super dan Liga Championship, Jumat (23/10), di Jakarta. Ia menekankan bahwa tugas Komite Wasit adalah pembinaan, bukan hukuman, dan batas kewenangan antara Komite Wasit dengan Komite Disiplin harus jelas dipahami publik. “Tolong dipahami, kami tidak pernah menggunakan istilah menghukum. Sebelum saya datang ke sini, banyak orang selalu menuntut hukum, hukum, dan hukum,” ujarnya.
Ogawa, yang berasal dari Jepang, menjelaskan bahwa wasit adalah manusia yang bisa saja keliru dalam pengambilan keputusan di lapangan. Namun, jika kesalahan itu terbukti disengaja atau terkait korupsi, maka penanganannya berada di luar wewenang Komite Wasit. “Jika kesalahan dilakukan secara sengaja, hal itu wajib dihukum,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa sanksi berat—termasuk pencabutan lisensi atau larangan seumur hidup—hanya menjadi ranah Komite Disiplin PSSI, terutama jika ada indikasi pengaturan skor atau suap.
Komite Wasit, menurut Ogawa, fokus pada evaluasi, pelatihan ulang, dan penugasan ulang. Wasit yang melakukan kesalahan teknis biasa akan diberi jeda penugasan selama satu hingga dua pertandingan sebagai bentuk pembinaan, bukan hukuman. Langkah ini dirancang untuk memberi ruang refleksi dan perbaikan, bukan hukuman moral. “Soal hukuman, kami tidak memiliki hak untuk menghukum, tugas kami adalah mengedukasi. Jika ada wasit yang terlibat dalam pengaturan skor atau korupsi, barulah Komite Disiplin yang akan menghukum mereka,” pungkasnya.
Pernyataan Ogawa ini muncul di tengah tekanan publik yang sering menyamakan kesalahan wasit dengan kecurangan sistemik. Dengan memperjelas peran dan batas wewenang, PSSI berupaya membangun pemahaman yang lebih matang tentang tata kelola wasit di sepak bola Indonesia.
