Sumbawanews.com,- Komite Nasional Demokrat (DNC) menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump ke pengadilan federal atas dugaan penyalahgunaan dana pajak senilai lebih dari USD 12 juta untuk membiayai serangkaian iklan yang mempromosikan dirinya secara pribadi. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia menyatakan iklan-iklan tersebut melanggar larangan federal terhadap penggunaan uang publik untuk propaganda atau publisitas partisan. Iklan-iklan itu, termasuk yang menggunakan rekaman kampanye 2024, disusun oleh Kantor Gedung Putih, didanai oleh Kantor Manajemen dan Anggaran, dan dilaksanakan oleh Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS. DNC menekankan bahwa tindakan ini tidak hanya melanggar Administrative Procedure Act, tetapi juga menyalahgunakan kepercayaan publik dengan memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan politik pribadi.
Ketua DNC Ken Martin mengecam langkah tersebut sebagai “upaya terakhir untuk menyelamatkan Partai Republik pada November,” dan menegaskan bahwa rakyat Amerika berhak mendapatkan penggunaan dana pajak yang etis dan transparan. Meski Trump sempat mengklaim akan mengganti biaya iklan melalui Super PAC Maga Inc yang ia kendalikan, Gedung Putih kemudian menegaskan bahwa komite politik tersebut tidak akan membayar kembali dana yang telah digunakan. Pemerintah justru tetap menayangkan iklan kelima dalam rangkaian itu, yang memuat klaim intervensi militer Trump di Venezuela dan tetap dibiayai oleh anggaran negara.
DNC juga menyoroti iklan pertama dalam rangkaian tersebut yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino yang diklaim memberikan “FIFA Peace Prize” kepada Trump, sebagai bukti bahwa kampanye ini dirancang untuk mengagungkan diri sendiri. Hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dilampirkan dalam gugatan menunjukkan 86 persen warga Amerika menilai penggunaan uang pajak untuk iklan televisi presiden menjelang pemilu adalah tindakan tidak pantas—termasuk 80 persen pemilih Partai Republik yang juga menolaknya, dengan hanya 17 persen yang mendukung.
