Sumbawanews.com,- Sehari setelah ledakan di Zona Demiliterisasi (DMZ) melukai tiga tentara Korea Selatan—satu di antaranya kehilangan satu kaki—Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyerukan Korea Utara untuk kembali membuka saluran dialog. Insiden yang terjadi pada 21 September itu diduga melibatkan ranjau antipersonel milik Korea Utara, berdasarkan hasil penyelidikan bersama Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa dan militer Korsel. Seoul menilai peristiwa itu sebagai pelanggaran nyata terhadap Perjanjian Gencatan Senjata 1953, sementara Pyongyang membantah keterlibatannya, menyebut tuduhan itu “rendahan dan kotor”.
Lee, yang berkuasa sejak Juni 2025, menekankan pendekatan sabar dalam menyelesaikan ketegangan antar-Korea. Dalam pidatonya memperingati Hari Angkatan Bersenjata pada 1 Oktober 2026, ia menyatakan harapan agar Korut bergabung dalam upaya memulihkan kepercayaan setelah hubungan selama ini terhenti. Pernyataan itu menjadi sinyal jelas bahwa pemerintahannya berbeda dengan pendahulunya yang lebih keras, dan tetap membuka pintu untuk pembicaraan tanpa prasyarat meski Pyongyang memiliki senjata nuklir.
Adik Kim Jong Un, yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Korut, menolak tudingan Korsel dan menuduh Seoul merekayasa bukti. Sementara itu, para pakar menilai bahwa upaya Lee untuk membuka komunikasi adalah langkah strategis, mengingat tidak ada saluran resmi yang aktif antara kedua negara. “Untuk berdialog, harus ada saluran komunikasi. Setelah itu, persoalan bisa dibahas dan langkah pencegahan bisa diambil,” kata Yang Moo-jin, mantan presiden University of North Korean Studies di Seoul.
Ketegangan di perbatasan juga memicu wacana respons simbolis, seperti menyiarkan musik K-pop melalui pengeras suara ke arah Korut—taktik yang pernah digunakan sebelumnya dan sangat ditentang Pyongyang. Namun, sejumlah ahli memperingatkan bahwa tindakan semacam itu bisa memperburuk situasi bagi warga perbatasan yang sudah hidup dalam ancaman keamanan berkelanjutan.
