Sumbawanews.com,- Seorang diplomat Indonesia pada Senin (28/9/2026) waktu New York, menggunakan hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-81 PBB untuk menanggapi pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi di Papua. Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel ditanggapi serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independen. Pemerintah menekankan bahwa warga sipil—guru, tenaga kesehatan, dan aparatur negara—juga menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata, dengan tiga aparatur tewas setelah menyalurkan bantuan ternak, seorang pengemudi kebutuhan pokok terbunuh, dan sembilan perempuan serta anak diculik di Mimika. Indonesia menolak tudingan sepihak bahwa tantangan keamanan dan pembangunan di Papua merupakan bagian dari kebijakan sistematis melanggar HAM, dan kembali mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono bahwa “From Aceh to Papua, from Miangas to Rote, Indonesia is one people. Indonesia is one nation.” Terkait kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Indonesia menegaskan bahwa pengaturannya harus disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi, tanpa campur tangan negara atau organisasi lain. Indonesia berkomitmen terus berdialog secara konstruktif, berlandaskan penghormatan terhadap fakta dan keselamatan seluruh warga sipil.
