Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan dengan memperpendek antrean pasien dan menghapus diskriminasi antara peserta BPJS dan non-BPJS di rumah sakit. Arahan ini disampaikan dalam rapat bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 28 September 2026. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Presiden juga meminta jaminan bahwa seluruh fasilitas kesehatan memberikan layanan setara tanpa membedakan status kepesertaan.
Untuk mendukung perbaikan layanan, pemerintah menyalurkan tambahan anggaran sebesar Rp 20 triliun kepada BPJS Kesehatan, dengan Rp 10 triliun cair pada bulan ini dan sisanya pada November 2026. Dana ini ditujukan untuk menutup defisit keuangan yang terjadi akibat selisih antara iuran yang terkumpul sebesar Rp 118 triliun dan pembayaran manfaat kesehatan yang mencapai Rp 132 triliun hingga saat ini. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyatakan terima kasih atas dukungan anggaran tersebut sebagai upaya menjaga kelangsungan pelayanan bagi masyarakat.
Prabowo juga memanggil perwakilan rumah sakit swasta untuk mendengar langsung tantangan dan pengalaman mereka dalam menjalankan program BPJS Kesehatan. Tujuannya, menurut Budi Gunadi, adalah memastikan bahwa masalah operasional di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut hadir dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan BPJS selama pelayanan tetap berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat.
