Sumbawanews.com,- Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Wale, menyerukan akses bagi Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Papua Barat dalam Sidang Umum PBB ke-81 pada Oktober 2026. Ia menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran HAM di wilayah tersebut telah berlangsung terlalu lama dan perlu diverifikasi secara independen. Wale menegaskan masyarakat Papua Barat adalah bagian dari keluarga besar Melanesia, namun tetap menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan kesepakatan para pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) pada Agustus 2026 di Koror, Palau, yang mendesak Indonesia memberikan akses tersebut. Sebagai batas waktu, Melanesian Spearhead Group (MSG) menetapkan 31 Desember 2026 sebagai tenggat terakhir sebelum meninjau kembali status Indonesia sebagai anggota asosiasi. Meski sejumlah negara Pasifik mendukung Israel di forum internasional, mereka juga secara konsisten mendorong dialog terbuka mengenai situasi HAM di Papua Barat, tanpa menyerukan pemisahan wilayah dari Indonesia.
