Sumbawanews.com,- Indonesia menegaskan pentingnya laut sebagai solusi sentral dalam aksi iklim global, mendorong kerja sama internasional yang adil dan berkeadilan menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada November 2026. Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Ricky Suhendar, dalam pertemuan Annual Meeting of the Leaders of the High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, 23 September 2026. Ia menekankan bahwa implementasi solusi berbasis laut memerlukan pendekatan just transition dan kolaborasi yang setara antarnegara.
Dalam pertemuan yang dipimpin bersama Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre dan Presiden Palau Surangel Whipps Jr., Indonesia juga menawarkan komitmen nyata melalui Peraturan Presiden Nomor 110/2025 yang memperkuat peran sektor kelautan dan perikanan dalam mitigasi perubahan iklim nasional. Selain itu, Indonesia mendorong Ocean Panel untuk memperkuat dua pilar utama: ocean financing guna mewujudkan komitmen menjadi aksi nyata, dan ocean accounting untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data ilmiah.
Ocean Panel, yang diinisiasi pada 2018 dan diikuti 19 negara pesisir, mewakili 50% garis pantai dunia dan 45% wilayah Zona Ekonomi Eksklusif global. Indonesia, sebagai salah satu anggota pendiri, terus memperkuat posisinya dalam memajukan ekonomi laut berkelanjutan melalui konservasi, karbon biru, dan ketahanan pesisir. Pertemuan ini menjadi platform strategis bagi Indonesia untuk memperjuangkan tata kelola laut yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
