Sumbawanews.com,- Eropa menghadapi krisis energi yang memperberat beban rumah tangga, menyusul perluasan sanksi terhadap Rusia dan gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan situasi ini sangat mencemaskan, karena harga bahan bakar seperti diesel dan kerosin melonjak hingga memicu tekanan langsung pada pendapatan keluarga. Pada 22 September 2026, Dewan Uni Eropa memperpanjang sanksi terhadap lebih dari 3.000 individu dan entitas hingga September 2029, sementara laporan Transport & Environment memperkirakan beban biaya tambahan sebesar 53 miliar euro sejak meletusnya perang Iran. Macron meminta Komisi Eropa memberikan kelonggaran sementara agar kilang minyak dapat meningkatkan produksi diesel dan kerosin guna menanggulangi kelangkaan pasokan global.
Meski Uni Eropa berhasil menurunkan ketergantungan terhadap energi Rusia—dari 45 persen impor gas menjadi 13 persen pada 2025, dan minyak Rusia dari 27 persen menjadi di bawah 3 persen—pengurangan ini justru membuat Eropa lebih rentan terhadap gangguan di jalur alternatif. Perang di Timur Tengah, terutama gangguan di Selat Hormuz dan serangan terhadap infrastruktur energi Arab Saudi, mempersempit pilihan pengganti pasokan. Pasokan diesel global terganggu akibat konflik di Iran dan Ukraina, sementara kilang di berbagai negara sudah beroperasi hampir pada kapasitas maksimal. Rusia sendiri, meski menjadi target sanksi, juga mengurangi ekspor diesel karena kerusakan fasilitas produksi akibat serangan Ukraina.
Macron menegaskan bahwa kenaikan harga energi di Prancis bukan semata akibat sanksi terhadap Rusia, melainkan dampak langsung dari ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah. Pernyataan resmi Istana Élysée menyebut perang di kawasan itu memiliki konsekuensi nyata bagi warga Prancis, terutama melalui lonjakan biaya energi. Sementara itu, UE tetap mempertahankan paket sanksi ke-21 terhadap Moskow yang menyasar sektor energi, keuangan, dan militer, meski dalam kompromi internal dua miliarder Rusia, Alisher Usmanov dan Mikhail Fridman, dihapus dari daftar sanksi.
