Sumbawanews.com,- Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan Irma Hidayana mengkritik penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menyatakan bahwa keputusan itu mengabaikan prinsip dasar kesehatan masyarakat. Penunjukan ini, yang terjadi pada 23 Juli 2026, menggantikan Nanik S. Deyang meski Sudaryono tidak memiliki latar belakang di bidang gizi atau kesehatan publik, melainkan berasal dari jabatan Wakil Menteri Pertanian. Pemerintah menyatakan alasan pemilihannya adalah perannya dalam merumuskan teknis rantai pasok pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan aspek kesehatan atau keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Irma menegaskan, program MBG yang menjangkau 60 juta penerima dan menghabiskan anggaran Rp36,6 triliun harus dipimpin oleh pakar kesehatan publik yang berbasis bukti ilmiah, bukan administrasi logistik. Ia menyoroti data dari MBG Watch yang mencatat 535 laporan warga antara Oktober 2025 hingga Januari 2026, termasuk 20 kasus keracunan makanan langsung, dengan temuan berulang: makanan berbau, berlendir, dan kurang matang tetap didistribusikan ke sekolah-sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat 12.658 anak menjadi korban keracunan MBG di 38 provinsi sepanjang 2025.
Menurut Irma, rentetan kasus ini membuktikan program MBG melanggar prinsip etik kesehatan publik *non-maleficence*—yaitu tidak merugikan penerima manfaat. Ia menekankan bahwa prinsip ini hanya bisa dijalankan oleh pemimpin yang memiliki kompetensi spesifik di bidang gizi dan kesehatan masyarakat, bukan oleh tokoh dengan latar belakang pertanian atau logistik. Penunjukan Sudaryono, kata dia, semakin menunjukkan bahwa MBG tidak lagi menjadi program untuk menyelesaikan masalah gizi, melainkan sekadar proyek distribusi pangan tanpa dasar ilmiah.
