Sumbawanews.com,- Parlemen Prancis telah menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah usia 15 tahun, sekaligus melarang penggunaan ponsel di sekolah. Pengesahan ini, yang terjadi pada 22 Juli 2026, menjadikan Prancis sebagai negara pertama di Uni Eropa yang mengambil langkah semacam ini. RUU tersebut kini menunggu persetujuan Dewan Konstitusi sebelum berlaku, dengan rencana penerapan mulai awal tahun ajaran baru pada September. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan perkembangan anak.
Selain membatasi akses platform digital, aturan ini juga mewajibkan perusahaan media sosial menerapkan verifikasi usia sebelum pembuatan akun. Namun, mekanisme teknis verifikasi usia belum ditetapkan secara rinci dan akan menjadi tanggung jawab ARCOM, regulator komunikasi digital Prancis, yang nantinya mengawasi pelaksanaannya. Presiden Emmanuel Macron menyambut baik pengesahan RUU ini melalui unggahan di platform X, seraya mendesak percepatan proses legislatif.
Langkah Prancis sejalan dengan tren global: Australia telah menerapkan larangan serupa sejak 2024, sementara Inggris telah mengatur verifikasi usia melalui Undang-Undang Online Safety, Denmark sedang menyiapkan kebijakan serupa, dan Kanada mengajukan RUU pada Juni lalu untuk melarang medsos bagi anak di bawah 16 tahun. Namun, efektivitas larangan semacam ini masih dipertanyakan, mengingat studi pada April dan Juni menunjukkan banyak anak di Australia tetap dapat mengakses media sosial akibat lemahnya sistem verifikasi usia yang diterapkan platform.
Pemerintah Prancis belum memberi sanksi konkret atau rincian penegakan hukum, dan belum ada jaminan bahwa platform global akan mematuhi aturan ini secara penuh.
