Sumbawanews.com,- Pada Selasa, 21 Juli 2026, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Penandatanganan yang berlangsung di kantor Kejati Bangka Belitung itu dihadiri Kepala Kejati Riono Budisantoso, jajaran Kejaksaan Negeri se-Kepulauan Bangka Belitung, serta manajemen Pelindo Regional 2 yang dipimpin Executive Director 2 Budi Prasetio.
Kerja sama ini bertujuan memperkuat koordinasi, memberikan kepastian hukum, dan mendukung tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel. Riono Budisantoso menegaskan, Kejaksaan memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, pendampingan, dan pertimbangan hukum kepada BUMN seperti Pelindo, guna memastikan setiap kebijakan dan aktivitas bisnis berjalan sesuai ketentuan hukum serta mencegah potensi penyimpangan. Ia menekankan, pendampingan hukum bukan sekadar bentuk dukungan administratif, melainkan instrumen strategis untuk meminimalkan risiko hukum di masa depan.
Budi Prasetio menyambut positif kolaborasi ini sebagai bagian dari komitmen Pelindo dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan berintegritas. Ia menekankan bahwa pelabuhan bukan hanya simpul logistik, tetapi infrastruktur strategis yang harus dikelola secara profesional. Ia berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, melainkan terwujud dalam bentuk konsultasi rutin, sosialisasi, pelatihan, dan forum berbagi pengetahuan untuk membangun landasan hukum yang kuat dalam setiap keputusan perusahaan.
Melalui PKS ini, kedua belah pihak berkomitmen membangun sinergi berkelanjutan untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance, meningkatkan kepastian hukum, serta mewujudkan pelayanan kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
