Sumbawanews.com,- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI masih terus mengkaji rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek, dengan pembahasan yang berjalan lambat namun mendalam. Rapat lanjutan dijadwalkan pekan depan untuk mematangkan skema baru yang menyeimbangkan keberlanjutan fiskal, pelayanan publik, dan daya beli masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ), menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. “Ini bukan soal angka semata, tapi soal kebijakan yang menentukan apakah warga akan tetap memilih transportasi umum atau kembali ke kendaraan pribadi,” ujarnya kepada media, Rabu (1/7/2026).
Saat ini, layanan Transjakarta dan rute Transjabodetabek masih didukung subsidi dari Pemprov DKI melalui skema Public Service Obligation (PSO). Setiap perubahan tarif harus mempertimbangkan dampaknya terhadap anggaran daerah, kesejahteraan penumpang, dan tujuan jangka panjang pemerintah: mengurangi kemacetan dengan menarik warga dari luar Jakarta agar tidak membawa kendaraan pribadi ke ibu kota.
MTZ menekankan, jika tarif dinaikkan terlalu tinggi dan masyarakat beralih ke mobil atau motor pribadi, maka upaya pemerintah selama bertahun-tahun untuk mengurangi volume kendaraan di jalan-jalan Jakarta akan sia-sia. “Kita ingin orang dari Depok, Tangerang, atau Bekasi naik bus, bukan ngebut masuk Jakarta dengan motor atau mobilnya. Itu intinya,” katanya.
Pemprov DKI menilai, keberhasilan sistem transportasi publik tidak hanya diukur dari efisiensi operasional, tapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa tarifnya adil dan terjangkau. Kajian mendalam terus dilakukan, termasuk memetakan pola perjalanan, tingkat pendapatan pengguna, dan dampak sosial-ekonomi dari setiap kemungkinan kenaikan.
Dengan target utama menjadikan transportasi umum sebagai pilihan utama, bukan sekadar alternatif, pemerintah dan legislatif berkomitmen menemukan titik keseimbangan yang tidak hanya finansial, tapi juga manusiawi. Proses ini memang alot, tapi tidak boleh tergesa-gesa.
