Jakarta, sumbawanews.com – Puluhan orang dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Juang dan Pendidikan Indonesia (DPP GJPI) dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Komisariat Jayabaya, akan melakukan aksi demonstrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (05/06). Demikian disampaikan Ridho Ramdhani sebagai Jendral lapangan didampingi Randy Rivaldo-Korlap I dan Faizal Mahir Baqir – Koorlap II, Rabu (04/06).
Baca Juga: Yakin PPS Segera Terbentuk, Penasehat KP3S: Dokumen Lengkap
Diungkapkan, aksi tersebut untuk mendesak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Menuntut Kemendagri agar membuka kembali ruang pemekaran wilayah, khususnya di Pulau Sumbawa.
Kemudian menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyusunan Desartada. Memberikan batas waktu 3 bulan kepada Kemendagri untuk menyampaikan roadmap penetapan Desartada.
Selain itu, juga menuntut pemerintah pusat untuk mengakui kebutuhan strategis pemekaran di Pulau Sumbawa, sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional dan penguatan pelayanan publik.
“Pembatasan keberlanjutan terhadap pemekaran provinsi baru yang termuat dalam kebijakan penataan daerah terkait dareah otonomi baru berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebabkan ketidakleluasaan dalam membangun daerah,” tegasnya. (Using)
