Usulan Fahri Hamzah Soal Angket E KTP Didukung Presiden Jokowi

Usulan Fahri Hamzah Soal Angket E KTP Didukung Presiden Jokowi

SHARE

Jakarta, sumbawanews.com.- Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Bertemu Presiden Joko Widodo guna membahas berbagai Persoalan negara salah satunya masalah persoalan E KTP yang rencananya DPR akan membentuk Angket.i034dhmg802gyucbezu1

Adapun investigasi yang dimaksudnya melalui hak angket kasus e-KTP yang diusulkan DPR melalui Fahri.

Politikus PKS ini pun melihat adanya sinyal positif mengenai usulannya tersebut dari Presiden RI saat disampaikannya di tengah pertemuan bersama para pimpinan negara siang tadi.tirapfkxui88w5qooq03

“Saya bilang ini lebih baik kita investigasi secara menyeluruh supaya benar benar bisa terbuka. Ya beliau kan, Presiden semakin terang dan semakin positif ssaja melihatnya. Jadi tidak ada masalah. Toh ini kasus di pemerintahan periode lalu kan, bukan beliau,” tutur Fahri di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2017).

Ia pun menilai, dalam kasus ini ada indikasi Ketua KPK Agus Rahardjo yang “tidak bersih” dalam penanganan perkaranya.

“Artinya, Pak Jokowi bersih tangannya disini. Malah saya lihat yang tidak bersih Ketua KPK karena itu lah dia harus mengundurkan diri. Dia tidak boleh terlibat dalam kasus ini. Ini mirip kritik saya dulu dengan kasus Century ketika BW (Mantan Pimpina KPK Bambang Widjojanto) punya konflik interest karena dia menjadi pengacara LPS,” paparnya.

Fahri melihat adanya konflik kepentingan yang begitu jelas dari Agus Rahardjo sebagai pimpinan KPK dalam kasus ini.

“Ini konfliknya terlalu kentara karena sebagai ketua LKPP pak Agus itu melobi untuk konsorsium. Bahkan ada pernyataan yang mengancam, kalau bukan itu yang memang akan gagal. Agus yang ngomong begitu. Pokoknya (disampaikan Agus) kepada pejabat Kemendagri yang sudah memberikan kesaksian juga,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa sejauh ini Jokowi menyambut baik usulan hak angket yang digagas olehnya itu.

“Saya bilang ini bukan kasus di Pemerintah sekarang jadi saya harap Presien mendukung. Ya kita tunggu saja respon Presiden. Presiden tidak ada masalah dong karena ini kan, dalam rangka kami meng-clear-kan sistem. Saya tidak percaya ya, sistem pengadaan kita itu sekorup ini. Saya tidak percaya,” ujarnya.

Adapun hak angket ini, katanya, tidak menjadi rekomendasi dari DPR kepada Jokowi agar memberhentikan Agus Rahardjo dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

“Nggak. Ketua KPK seharusnya sudah mundur sekarangg. Secara etik dia sudah nggak boleh ada di situ. Konflik dia di kasus ini udah terlalu besar. Menurut saya dia harus mengundurkan diri. Kecuali kalo ada jaminan karena ini harus ada pembentukan komite etik lagi ya, bahwa dia tidak terlibat. Buktinya dakwaannya kayak begini. Ini kan, masalah, keterangan orang dipotong-potong. Kenapa gak disebut kronologi di situ bahwa dia ikut melobi,” jelasnya. (Erwin s)

 

SHARE