Jakarta, Sumbawanews.com.- Calon Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Incumben KH. Zulkifli Muhadli terancam digugurkan oleh KPUD KSB karena permasalahan Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang diduga palsu. Kepastian bermasalahnya IJAZAH KH Zul didapatkan setelah Diknas Kabupaten Sumbawa mengeluarkan surat keterangan bernomor 423.5/320/diknas/2010 tertanggal 6 Februari 2010 yang ditandatangani oleh kepala Diknas Kab. Sumbawa Dr. Umar Idris.

"Ya saya sudah memegang surat keterangan yang dikeluarkan oleh Diknas Kab. Sumbawa," jelas mantan Kepala Diknas Kab. Sumbawa Umar Hasan yang diwawancarai eksklusif oleh Sumbawanews via telpon seluler.

Dijelaskannnya dalam surat tersebut dilampirkan kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tahun 1967 atas nama Abdullah tertanggal 1 Desember 1967 yang masih menggunakan nama Sekolah Rakyat Negeri (SRN). Sedangkan Ijazah STTB tahun 1968 atas nama Cacah Anandita tertanggal 1 Desember 1968 sudah menggunakan nama Sekolah Dasar Negeri (SDN).

"Itu merupakan bukti yang kuat  bahwa sejak tahun 1968 SRN tidak diakui lagi, yang berlaku pendidikan dasar selama 6 tahun adalah SDN." jelasnya.

Ditambahkannya dalam point ke-2 Surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa pada sejak tahun 1968 telah terjadi perubahan nomengklatur yakni SRN menjadi SDN.

Seperti diketahui calon Bupati KSB Incumben KH.Zulkifli Muhadli  telah menyerahkan berkas administrasi ke KPUD KSB menggunakan Ijazah Sekolah Rakyat (SR) yang dikeluarkan Diknas Sumbawa tahun 1968.

Kasus Ijazah yang membelit Bupati KSB terpilih tahun 2005 lalu ini, juga pernah mengangkat kepermukaan pasca Pilkada KSB tahun 2005 lalu. Dan kini persoalan Ijazah yang diduga palsu kembali mengangkat kepermukaan. Selain persoalan tahun Ijazah, data pribadi Kyia Zul berupa tanggal dan tahun kelahiran di Ijazah juga berbeda dengan dokumen lainnya yang diserahkan ke KPUD KSB.

"Saya belum mengetahui apakah KPUD KSB sudah memegang surat keterangan dari Diknas Kab. Sumbawa, dan inilah dasar bagi KPUD untuk menggugurkan pencalonan Kyia Zul sebagai calon Bupati KSB yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Hanura, dan PDI Perjuangan." pungkas Umar Hasan. (sn01)

< Sebelumnya		Berikutnya >